Akar ketegangan sektarian di Mesir

by Osama Al-Ghazali Harb
26 Februari 2010
Print
Email
Kairo - Kekerasan sektarian menjadi fenomena yang kompleks dan menyebar luas dalam masyarakat Mesir sejak lama, dan akibatnya berujung pada timbulnya berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya.

Ada kaitan langsung dan tak terelakkan antara munculnya ketegangan-ketegangan dalam ranah politik Mesir dan sistem politik yang berjalan sejak kudeta militer pada 1952. Ketegangan sektarian merusak masyarakat Mesir lantaran kebijakan-kebijakan keliru yang dikeluarkan rezim berkuasa, seperti keputusan ceroboh dari mantan Presiden Mesir Anwar El Sadat untuk menjuluki dirinya “Presiden Muslim sebuah negara Muslim”, amandemen undang-undang dasar yang dibuatnya terhadap Pasal 2 (yang menyatakan bahwa Islam adalah salah satu sumber utama perundang-undangan), serta langkah-langkahnya untuk mendukung kehadiran kelompok-kelompok politik Islam.

Dengan memahami panggung politik Mesir sejak masa kudeta Juli 1952 akan membantu membuat kesimpulan penting. Banyak dari pendukung Perwira Merdeka (El-Dhobatt El-Ahrar), yakni gerakan tentara yang mengatur kudeta itu, punya hubungan atau bahkan pernah menjadi anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun, termasuk Nasser. Dan tak satu pun orang Kristen di kalangan mereka.

Dan di luar fakta bahwa penguasa melancarkan serangan terhadap Al-Ikhwan setelah percobaan pembunuhan mantan Presiden Gamal Abdel Nasser, yang diyakini dilakukan oleh para pemimpin Al-Ikhwan yang lain, penguasa sangat enggan memasukkan orang Kristen dalam jajaran pemerintahan, bukti bahwa komposisi rezim telah turut mengobarkan ketegangan sektarian di Mesir.

Beberapa pengamat meyakini bahwa orang Kristen di Mesir telah mendapat diskriminasi sistematis yang mengucilkan mereka dan membuat mereka sedemikian terpojok sampai-sampai sebagian mereka menjadi radikal. Keadaan menyedihkan ini bisa dihubungkan dengan tidak adanya demokrasi yang sejati di sana, yang pada gilirannya melemahkan toleransi dan harmoni serta menyulut sikap fanatik dan keras pendirian.

Potret suram yang mendominasi sektor dalam negeri Mesir kini sangatlah kontras dengan koeksistensi damai yang menandai hubungan harmonis antara mayoritas Muslim dan minoritas Kristen di tahun-tahun antara revolusi 1919 melawan pendudukan Inggris dan kudeta 1952.

Tak ayal bahwa bencana politik yang dialami Mesir setelah kudeta 1952—yang menjelma dalam sensor ketat terhadap media, peniadaan partai-partai politik, dan sikap tangan besi terhadap masyarakat sipil—memakan banyak korban dari kalangan Muslim maupun Kristen. Namun, orang Kristen lebih dirugikan karena tidak boleh menduduki pos apa pun dalam agen intelijen atau keamanan. Ketidakadilan mencolok yang menimpa minoritas Kristen ini berperan penting dalam memperparah kekecewaan politik orang Koptik.

Lebih jauh, kesadaran politik dan budaya telah sangat merosot lantaran tidak adanya pencerahan intelektual pada masa Nasser, yang mengikis nilai-nilai dasar kewarganegaraan, kesetaraan dan persatuan nasional.

Kini kita sangat membutuhkan dilancarkannya kampanye kesadaran yang mengarahkan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur toleransi agama dan meninggalkan kefanatikan. Media massa dan lembaga pendidikan bisa menyebarluaskan pesan ini.

Kita juga harus ingat bahwa kondisi ekonomi dan sosial yang menyedihkan sekarang, yang telah membuat lebih dari 30 persen penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, telah dengan mudah menjadikan Mesir tempat membiaknya penyakit-penyakit sosial seperti ekstremisme dan fanatisisme agama.

Beberapa fasilitas agama, entah Islam atau Kristen, telah digunakan dalam kampanye kejam yang mengobarkan kebencian dan menyulut ekstremisme di kedua belah pihak. Rumah-rumah Tuhan mestinya tidak digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan ide-ide keliru dan bersifat menghujat, yang semakin memperparah perpecahan di antara komunitas Muslim dan Kristen.

Kita tengah menghadapi ancaman nyata terhadap kohesi sosial dan masa depan kita sebagai sebuah bangsa. Kita harus sanggup mengatasi tantangan ini dan bersikap waspada terhadap bahaya di depan mata yang bisa merusak persatuan nasional kita.
###

* Osama El-Ghazali Harb adalah pemimpin redaksi bulanan Al Siyasa Al Dawliya yang diterbitkan Al-Ahram dan salah seorang pendiri Partai Front Demokratik. Artikel ringkasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin Daily News Egypt. Tulisan lengkap bisa dilihat di www.thedailynewsegypt.com.

Sumber: Daily News Egypt, 2 Februari 2010, www.thedailynewsegypt.com
Telah memperoleh izin publikasi.
 
 
 
 
VIDEO OF THE WEEK
Women of Tunisia: Let your voices be heard!

The women of Tunisia have a decisive role to play in shaping Tunisia's future. Fatma Ben Saïdane reminds women of the power of their vote and the importance of civic engagement.
 
 
 
 
"The articles of the Common Ground News Service give hope that there are people out there who work on solutions inspired by the need to co-exist in tolerance and by the hope for a better future."

- Christopher Patten, Former Commissioner for External Relations, the European Commission
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
OTHER ARTICLES IN EDITION
Bisakah madrasah mengatasi kesenjangan pendidikan bagi Muslim Inggris?
Menuju perbaikan hubungan Lebanon-Turki
Kemitraan untuk perdamaian Timur Tengah, di Amerika
Islam di Bosnia: wawancara dengan Armina Omerika
 
 
 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'

 

Other articles in this edition

Bisakah madrasah mengatasi kesenjangan pendidikan bagi Muslim Inggris? by Asim Siddiqui
Menuju perbaikan hubungan Lebanon-Turki by Mohammad Noureddine
Kemitraan untuk perdamaian Timur Tengah, di Amerika by Ziad Asali
Islam di Bosnia: wawancara dengan Armina Omerika by Claudia Mende