Pengangguran dan keamanan: tema penting untuk dialog nasional di Tunisia

oleh Nura Suleiman dan Lamia Hatira
01 Maret 2013
Cetak
Email
Tunis – Dibandingkan Suriah, Mesir, Yaman dan Libya, transisi demokrasi Tunisia, meski masih dalam tahap awal, ditandai dengan ketenangan politik yang dicapai dengan susah payah. Belakangan ini di Tunisia, berita-berita halaman utama tentang pemerintahan berubah-ubah dalam hitungan detik. Butuh waktu yang tidak sedikit untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru saat pemerintahan koalisi bubar, pemerintahan baru dibentuk dan aliansi lama dibangun kembali. Dalam atmosfir yang begitu dinamis, sulit untuk mengidentifikasi kepentingan bersama sebagai landasan bagi dialog nasional. Namun terlepas dari kecenderungan politik ataupun taraf ekonomi, rakyat Tunisia bisa bersatu dalam harapan bersama akan keamanan yang lebih baik dan meningkatnya peluang pekerjaan.

Pada 23 Oktober 2011, dengan ketenangan yang luar biasa, rakyat Tunisia memilih sebuah pemerintahan koalisi, yang dikenal sebagai troika, yang dipimpin oleh Hamadi Jebali dari Ennahda sebagai Perdana Menteri, Mustapha Ben Jaafer dari Ettakatol sebagai Ketua Majelis Konstituen Nasional dan Moncef Marzouki dari Congress for the Republic (CPR) sebagai Presiden.

Meskipun ada kritik publik dari partai-partai oposisi dan para pendukung naiknya pemerintahan baru, banyak warga Tunisia yang siap memberi kesempatan kepada proses demokrasi yang telah membawa partai-partai ini pada kekuasaan.

Namun, pada 6 Februari 2013, keseimbangan politik ini terguncang lagi ketika Chokri Belaid, seorang pengacara terkemuka dan tokoh salah satu partai kiri, Front Populaire, yang sangat kritis terhadap partai Ennahda, ditembak mati di depan rumahnya di Tunis. Puluhan ribu warga Tunisia berkumpul, umumnya secara damai, dalam prosesi permakaman Belaid di Tunis. Sementara aksi-aksi protes seputar kondisi ekonomi dan keamanan terus berlanjut di seantero negeri – terutama di Gafsa, Sfax dan Sidi Bouzid, di mana revolusi diyakini bermula pada 2010. Masih belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Belaid.

Setelah mengakui kegagalannya membentuk pemerintahan teknokrat non-partisan dan menengahi kebuntuan politik di negaranya, Perdana Menteri Hamadi Jebali mengundurkan diri dari pemerintahan. Mantan Menteri Dalam Negeri dan anggota partai Ennahda, Ali Larayedh, yang ditunjuk setelah itu, mengatakan kepada publik Tunisia, “Kita akan memasuki fase pembentukan sebuah pemerintahan baru yang akan melayani semua rakyat Tunisia, lelaki dan perempuan, mengingat lelaki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara.” Ia akan mengumumkan hasil penggantian kabinet yang mengamanatkan peran-peran baru kepada para menteri yang lama maupun yang baru.

Bagi banyak orang, “hak dan tanggung jawab yang setara bagi semua” tergantung pada keadaan keamanan nasional. Saat rakyat Tunisia memasuki era pasca-Ben Ali dengan berhati-hati, rasa keamanan yang disokong oleh negara telah lama hilang. Pekan lalu, Garda Nasional Tunisia menyita banyak senapan AK-47 Kalashnikov, roket peluncur granat, mesiu dan bahan-bahan peledak di daerah Mnihla di pinggiran Tunis. Dan ini bukanlah gudang senjata pertama yang ditemukan.

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara warga Tunisia dalam pertanyaan apakah negara semestinya secara formal dipengaruhi oleh Islam yang merupakan agama mayoritas, atau apakah harus ada pemisahan antara negara dan agama, tidak pernah ada kultur senjata di Tunisia. Dengan adanya senjata yang ditemukan di antara masyarakat umum, mayoritas rakyat Tunisia, apa pun afiliasi politiknya, terganggu oleh fenomena baru ini.

Selain itu, 92 persen rakyat Tunisia mengatakan bahwa perbaikan kondisi ekonomi adalah prioritas teratas, menurut hasil jajak pendapat Pew Global Attitudes Project Juli lalu. Dan 78 persen rakyat Tunisia mengatakan bahwa mereka tidak puas dengan arah negara mereka. Sejak Juli lalu, situasi negara ini tidak membaik, begitu pula dengan opini warganya.

Lemahnya keamanan di Tunisia merusak perekonomian nasional. Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s menurunkan peringkat reputasi pemerintah Tunisia ke BB- dan menyebut ketakstabilan politik sebagai akar penyebab penurunan ini. Dengan turunnya pariwisata dan investasi asing dan tingkat inflasi yang mencapai 10 persen, harapan bagi pemulihan ekonomi Tunisia yang dulu pernah menggeliat tampak suram.

Di kalangan rakyat Tunisia, jelas bahwa penyebab pengangguran tidak saja karena kurangnya kemauan dari pihak para penganggur, tapi juga kurangnya upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki masalah ini. Selain itu, masih ada kekurangan jumlah pengusaha, sebuah masalah yang hanya bisa dipecahkan dengan perbaikan situasi politik dan ekonomi Tunisia yang membutuhkan keterlibatan semua warga Tunisia, terlepas dari afiliasi politiknya.

Kendati banyak orang Tunisia menyerukan dialog nasional untuk memecahkan kebuntuan saat ini, sedikit sekali yang menjelaskan apa maksudnya. Dialog sendiri bukanlah akhir dari konflik dan ketegangan, melainkan sarana untuk memecahkan masalah-masalah kini secara bersama-sama. Dan itu membutuhkan kepentingan bersama – dalam hal ini keinginan akan keamanan ekonomi dan fisik – yang akan membawa semua partai Tunisia dan juga pendukung mereka secara tidak langsung, ke meja dialog.

###

* Lamia Hatira adalah konsultan yang berspesialisasi di penelitian, penilaian baseline dan studi kelayakan di benua Afrika. Nura Suleiman adalah Kordinator Alumni MEPI di American Institute for Maghreb Studies, Tunis (CEMAT). Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 1 Maret 2013, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.
 
 
 
 
VIDEO MINGGU INI
Saran dari penerima Hadiah Pendidikan Perdamaian El-Hibri

Dalam video ini, Kantor Berita Common Ground (CGNews) berbincang dengan penerima Hadiah Pendidikan Perdamaian El-Hibri tahun ini, Dr. Betty Reardon, dan sahabatnya, Cora Weiss, Ketua Umum Hague Appeal for Peace, untuk menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh orang awam dan meminta nasihat mereka untuk generasi aktivis perdamaian berikutnya.
 
 
 
 
"Jarang sekali kita menemukan sebuah sumber yang memberikan keseimbangan dan mendorong rekonsiliasi, pengertian, and koeksistensi Timur Tengah. Layanan Berita Common Ground menyediakan semua ini secara konsisten. Di atas semua itu, layanan ini memberikan elemen yang tak dapat diukur tapi paling mendasar artinya, harapan bagi masa depan seluruh rakyat Timur Tengah."

- Ziad Asali, presiden American Task Force on Palestine
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
ARTIKEL LAIN DALAM EDISI
~Kilas Balik~ Tiga pertanyaan untuk para Islamis
Maraton menuju persatuan di Yerusalem
Mengakhiri kekerasan di Tunisia pasca kematian Belaid
Hubungan Pakistan-AS tak hanya dalam politik
 
 
 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'

 

Artikel lain dalam edisi inin

~Kilas Balik~ Tiga pertanyaan untuk para Islamis oleh Mustafa Husayn Abu Rumman
Maraton menuju persatuan di Yerusalem oleh Ruth Eglash
Mengakhiri kekerasan di Tunisia pasca kematian Belaid oleh Mohamed Kerrou
Hubungan Pakistan-AS tak hanya dalam politik oleh Mubashir Akram