~Kilas Balik~ Islam dan demokrasi tidak berbenturan di Tunisia

oleh Radwan Masmoudi
11 Oktober 2013
Cetak
Email
Tunis – Pemilu Tunisia 23 Oktober lalu sama penting dan bersejarahnya dengan revolusi Tunisia sendiri. Saya melihat dengan mata sendiri orang-orang yang berteriak penuh kebahagiaan dan kebanggaan saat mereka menyalurkan suara untuk memutuskan siapa yang akan mewakili mereka di Majelis Konstituen Nasional (NCA). Mereka merasakan kehormatan mengikuti suatu pemilu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka sebagai warganegara yang benar-benar bebas. Sebuah bangsa yang merdeka baru saja terlahir kembali.

Kini, rakyat Tunisia berupaya menegosiasikan hubungan antara agama dan politik, sebuah isu yang semakin penting ketika para ekstremis di kedua pihak, sekularis dan Islamis, telah menggunakan kebebasan berdemokrasi mereka untuk mendorong pandangan-pandangan yang lebih radikal. Namun demikian, kompromi dan mengutamakan kepentingan bangsa merupakan bumbu penting bagi keberhasilan suatu transisi menuju demokrasi, dan harus didahulukan dari suara-suara partisan.

Tak mengherankan, Ennahda, sebuah partai Islam dengan fokus pada demokrasi dan HAM, merebut suara terbanyak sejumlah 41 persen suara dan dan 89 kursi di NCA. Empat partai sekuler, yang tidak mendukung adanya peran agama dalam pemerintahan, meraup suara yang cukup baik: Kongres untuk Republik, Al-Aridha As-Shaabiya, Attakatol dan Partai Demokratik Progresif (PDP).

Tiga partai sekuler lainnya, Kutub Demokratik Modernis (PDM), Afek-Tounes dan Partai Pekerja Komunis (POCT), meraup sedikit sekali suara, terutama karena mereka terlihat anti-Islam dan anti-agama. Dengan membela sebuah film berjudul No God and No Master yang dianggap banyak orang mengampanyekan ateisme, dan sebuah film yang menggambarkan Tuhan dalam sebuah kartun, Persepolis, atas dasar membela kebebasan berekspresi, partai-partai ini dan para pemimpin mereka tampak tidak sadar dengan sentimen keagamaan mayoritas rakyat Tunisia. Bahkan PDP mengadopsi posisi ini sehingga popularitasnya menurun dari sekitar 20 persen pada Februari lalu menjadi hanya enam persen pada bulan Oktober.

Pada akhirnya, Ennahda muncul sebagai partai politik utama di Tunisia. Setelah 30 tahun secara sistematis diberangus, Ennahda akhirnya diakui sebagai partai politik pada Februari 2011. Lebih penting lagi, Ennahda berhasil menggambarkan diri sebagai partai yang berakar pada nilai-nilai keislaman, tapi pada saat yang sama juga sangat terikat dengan demokrasi, HAM dan martabat bagi semua orang.

Rakyat Tunisia tidak melihat adanya kontradiksi antara Islam dan demokrasi, atau Islam dan modernitas, dan tidak ingin memilih salah satunya. Mereka ingin menjadi Muslim sekaligus orang modern, dan Ennahda memberikan mereka sesuatu untuk mewujudkan keinginan mereka itu. Dalam suatu wawancara dengan Reuters, yang dimuat pada 4 November 2011, Rached Ghannouchi, presiden dan salah satu pendiri Ennahda, mengatakan: “Kami tidak ingin mencoba memaksakan pandangan hidup tertentu. […] Semua partai telah setuju untuk menjaga pasal pertama dalam konstitusi yang menyatakan bahwa bahasa Tunisia adalah Arab dan agamanya adalah Islam. Ini hanyalah sebuah gambaran realitas dan tidak memiliki implikasi hukum apa pun. Tidak akan ada referensi tentang agama lagi dalam konstitusi. Kami ingin memberi kebebasan bagi seluruh negeri.”

Inilah yang ingin didengar oleh mayoritas rakyat Tunisia. Rakyat Tunisia tidak menggulingkan diktator sekuler untuk menggantikannya dengan diktator teokratis atau relijius. Mereka tidak ingin negara campur tangan atau memaksakan praktik keagamaan. Agama semestinya menjadi urusan dan pilihan pribadi, dan negara seharusnya menghargai dan melindungi kebebasan dan kemerdekaan individu semua warga negara. Lalu bisakah Ennahda memimpin Tunisia menuju demokrasi yang nyata, sejati dan abadi? Jika partai ini bisa mencontoh model Turki di Tunisia, seperti yang telah dijanjikannya, saya yakin mereka bisa berhasil dan popularitas mereka akan meningkat.

Kendati konstitusi baru tidak akan menyatakan bahwa Tunisia adalah negara sekuler, karena topik kesekuleran sangat memecah-belah di Tunisia dan banyak dunia Arab, jelas pula bahwa rakyat Tunisia menginginkan negara yang sipil dan demokratis.

Persoalan hubungan antara agama dan politik akan terus diperdebatkan selama bertahun-tahun, dan mungkin berabad-abad. Masalah ini masih diperdebatkan sekarang, bahkan termasuk di Eropa dan Amerika Serikat. Tapi tantangan utama bagi semua rakyat Tunisia saat ini adalah tetap fokus pada apa yang mempersatukan mereka alih-alih apa yang memecah-belah mereka.

Yang perlu dilakukan dengan konstitusi baru Tunisia adalah melindungi nilai-nilai HAM dan kebebasan beragama, keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak-hak perempuan dan minoritas. Sama halnya seperti Turki yang bisa menggabungkan nilai-nilai Islam dengan demokrasi dan membangun negara modern yang berhasil di dunia Muslim, Tunisia pun bisa memimpin dunia Arab menuju rekonsiliasi nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip kemodernan, kebebasan dan demokrasi.

###

* Radwan A. Masmoudi adalah Presiden dari Center for the Study of Islam and Democracy. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 9 Desember 2011, www.commongroundnews.org/index.php?lan=ba
Telah memperoleh izin publikasi.
 
 
 
 
VIDEO MINGGU INI
Saran dari penerima Hadiah Pendidikan Perdamaian El-Hibri

Dalam video ini, Kantor Berita Common Ground (CGNews) berbincang dengan penerima Hadiah Pendidikan Perdamaian El-Hibri tahun ini, Dr. Betty Reardon, dan sahabatnya, Cora Weiss, Ketua Umum Hague Appeal for Peace, untuk menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh orang awam dan meminta nasihat mereka untuk generasi aktivis perdamaian berikutnya.
 
 
 
 
"Anda memperoleh izin saya [untuk menerbitkan artikel-artikel saya]. Selalu terkesan dengan layanan berita ini."

- John Esposito, Profesor Universitas dan Direktur Pendiri Pusat Pengertian Muslim-Kristen Pangeran Alwaleed Bin Talal pada Georgetown University
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
ARTIKEL LAIN DALAM EDISI
Humus dengan bumbu kerukunan di Israel
Boikot anti-normalisasi merugikan semua pihak
 
 
 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'

 

Artikel lain dalam edisi inin

Humus dengan bumbu kerukunan di Israel oleh Leigh Cuen
Boikot anti-normalisasi merugikan semua pihak oleh Daniel Noah Moses