Boikot anti-normalisasi merugikan semua pihak

oleh Daniel Noah Moses
11 Oktober 2013
Cetak
Email
Yerusalem – Di tengah-tengah situasi yang sulit dan seringkali tak masuk akal, saya hendak menyelenggarakan sebuah pertemuan sekelompok guru Palestina dan Israel – yang merupakan para kolega dan teman saya. Mereka adalah guru, kepala sekolah, pemimpin organisasi masyarakat, pengajar informal, musisi dan seniman. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa berdedikasi, baik hati, berprinsip dan bergairah yang secara aktif bekerja untuk masa depan yang lebih manusiawi, adil dan damai untuk mereka sendiri dan orang-orang yang mereka cintai.

Hambatan-hambatan yang menghalangi terlaksananya pertemuan ini datang dari segala arah. Warga Palestina dari Tepi Barat dan Gaza biasanya tidak mendapat izin dari otoritas Israel untuk memasuki Yerusalem; pemerintah AS memberlakukan pengetatan pendanaan yang mengikat implementasi program dengan birokrasi yang ruwet; warga Palestina yang memiliki izin atau memegang KTP Yerusalem pun menghadapi penentangan dari para pendukung aksi boikot akademik dan budaya Israel.

Boikot ini terkait dengan kampanye anti-normalisasi. Dalam pengertian luasnya, semakin banyak orang Palestina dan orang-orang yang menjadi pendukung mereka, yang percaya bahwa jika universitas Israel atau lembaga pendidikan yang melibatkan orang Palestina dan Israel tidak secara eksplisit mengecam pendudukan oleh Israel, maka mereka harus diboikot. Asumsi dasarnya adalah bahwa partisipasi dalam program-program semacam itu mengukuhkan status quo.

Boikot akademik dan kampanye anti-normalisasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan memang muncul karena rasa frustrasi dan kesal yang bisa dimengerti. Namun, boikot ekonomi itu satu hal; sementara boikot lembaga pendidikan yang berkomitmen pada dialog adalah hal yang berbeda. Mencoba untuk menghentikan prakarsa-prakarsa semacam itu sangat kontraproduktif bagi semua orang yang menginginkan masa depan yang lebih adil dan manusiawi di Tanah Suci ini.

Mereka yang mendukung boikot budaya dan pendidikan, termasuk kampus-kampus dan lembaga-lembaga pendidikan antarwarga, telah benar-benar salah paham. Bertemu dengan seseorang dari pihak lain sebagai bagian dari sebuah pertemuan yang diorganisir bukan berarti sebuah penerimaan terhadap status quo. Belajar tentang perspektif-perspektif lain tidak berarti kita harus setuju dengan perspektif-perspektif tersebut. Pertemuan-pertemuan semacam ini bukanlah sekadar acara senang-senang. Justru, pertemuan-pertemuan itu seringkali berakhir dengan air mata. Para peserta menekankan betapa sulitnya menghadapi pihak lain. Itu membutuhkan keberanian.

Seeds of Peace – lembaga di mana saya bekerja – dan organisasi-organisasi serupa lainnya membangun kemah-kemah di padang pasir. Kami menciptakan ruang-ruang yang aman di mana orang-orang dari semua pihak yang berkonflik bisa bertemu, berkomunikasi dalam sebuah proses yang menantang dan seringkali menyakitkan, menyuarakan kebenaran mereka dan mendengarkan orang-orang lain yang memiliki pandangan-pandangan yang sangat berbeda-beda. Alih-alih menerima status quo – ini justru sebuah peluang berharga untuk mengubahnya.

Partisan politik dari semua sisi ingin mengarahkan perkemahan ini sesuai tujuan mereka. Namun, sangat penting agar kemah ini tetap kokoh dan kuat di gurun, di mana kemah-kemah semacam itu jumlahnya masih terbatas.

Tulisan ilmuwan politik Amerika, Ian Lustick, di New York Times pada tahun 2003, “Ilusi Dua-Negara”, mungkin benar. Solusi dua negara mungkin sudah mati. John Kerry, Mahmoud Abbas dan Benyamin Netanyahu mungkin mengejutkan kita. Namun, apa pun skenario yang akan berkembang, rakyat Israel dan Palestina saling terikat satu sama lain. Lustick menyatakan bahwa untuk menghindari “perubahan tragis”, kedua pihak perlu “melihat dan kemudian menyesuaikan dengan dunia sebagaimana adanya.” Namun, bagaimana bisa rakyat Palestina dan Israel melakukan ini jika interaksi antara mereka sangat terbatas dan superfisial, jika mereka sedikit sekali mengerti pihak satunya lagi?

Dari perspektif saya, mereka yang mendukung boikot universitas dan organisasi yang memberi peluang dialog berarti membangun satu tembok lagi. Tantangannya adalah bagaimana bergerak di luar tembok-tembok fisik, pagar-pagar pengaman dan hambatan-hambatan birokratis. Berikut dua saran dari saya.

Pertama, bangun rantai pusat-pusat di Jalur Hijau di mana warga Palestina dan Israel bisa bertemu secara rutin tanpa perlu izin; pastikan komitmen dari komunitas internasional untuk mendanai pusat-pusat ini sehingga tetap hidup dan berjalan dengan maksimal. Bayangkan serangkaian prakarsa antarwarga yang memberi peluang bagi orang Palestina dan Israel untuk bertemu dan menyelesaikan pertikaian ini sampai habis-habisan—dengan kata-kata, dengan bukti, dengan fakta, dengan kekuatan argumen, dengan kehadiran penuh dari eksistensi mereka sebagai manusia yang pantas mendapatkan keadilan dan perdamaian.

Kedua, pendidikan harus menjadi sebuah lintasan dalam proses perdamaian – seperti halnya air, Yerusalem dan pengungsi. Para pemimpin Palestina dan Israel harus menjadikan pendidikan untuk pemahaman antarbudaya, rasa saling menghormati dan partisipasi masyarakat sebagai prioritas utama.

Ini bukanlah soal bagaimana kita mengakhiri konflik ini. Ini soal bagaimana kita mengubah konflik ini menjadi sesuatu yang lebih produktif bagi semua yang terlibat.

###

* Dr. Daniel Noah Moses adalah Direktur Program Pengajar di Seeds of Peace. Ia tinggal di Yerusalem. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 11 Oktober 2013, www.commongroundnews.org/index.php?lan=ba
Telah memperoleh izin publikasi.
 
 
 
 
VIDEO MINGGU INI
Saran dari penerima Hadiah Pendidikan Perdamaian El-Hibri

Dalam video ini, Kantor Berita Common Ground (CGNews) berbincang dengan penerima Hadiah Pendidikan Perdamaian El-Hibri tahun ini, Dr. Betty Reardon, dan sahabatnya, Cora Weiss, Ketua Umum Hague Appeal for Peace, untuk menanyakan apa yang bisa dilakukan oleh orang awam dan meminta nasihat mereka untuk generasi aktivis perdamaian berikutnya.
 
 
 
 
"Artikel-artikel Layanan Berita Common Ground - Timur Tengah memberikan harapan bahwa ada orang-orang di luar sana yang bekerja demi peyelesaian - penyelesaian yang diilhami kebutuhan untuk hidup berdampingan dalam toleransi dan dengan harapan bagi sebuah masa depan yang lebih baik."

- Christopher Patten, Mantan Komisaris Hubungan Eksternal, Komisi Eropa
 
 
 

It takes 200+ hours a week to produce CGNews. We rely on readers like you to make it happen. If you find our stories informative or inspiring, help us share these underreported perspectives with audiences around the world.

Monthly:

Donate:

Or, support us with a one-time donation.

 
 
 
ARTIKEL LAIN DALAM EDISI
~Kilas Balik~ Islam dan demokrasi tidak berbenturan di Tunisia
Humus dengan bumbu kerukunan di Israel
 
 
 
 
 
 
 
200+
 
 
# of hours per week to create one edition
 
 
8
 
 
# of editors in 6 countries around the world
 
 
30,000
 
 
# of subscribers
 
 
30
 
 
Average # of reprints per article
 
 
4,800
 
 
# of media outlets that have reprinted our articles
 
 
37,307
 
 
# of republished articles since inception
 
 
6
 
 
# of languages CG articles are distributed in
 
 
2000+
 
 
# of writers since inception
 
 
'

 

Artikel lain dalam edisi inin

~Kilas Balik~ Islam dan demokrasi tidak berbenturan di Tunisia oleh Radwan Masmoudi
Humus dengan bumbu kerukunan di Israel oleh Leigh Cuen