20 - 26 Juli 2010

1) Al-Ikhwan al-Muslimun dan kaum liberal: mitra perubahan di Mesir? by Bilal Y. Saab Bilal Y. Saab, mahasiswa doktoral dan asisten dosen di Jurusan Pemerintahan dan Politik, University of Maryland, College Park, membahas potensi reformasi politik di Mesir sebagai dampak kemitraan yang mungkin terjadi di antara para aktor politik dalam pemilu parlemen dan presiden mendatang. (Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010)      2) Upaya Mengakhiri intoleransi di Indonesia by Luther Kembaren Wartawan Jurnal Nasional, Luther Kembaren, membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan kekerasan bernuansa agama dan etnis di Indonesia, dan mengajak semua elemen masyakarat Indonesia– termasuk pemerintah dan media– untuk memberdayakan kelompok agama minoritas. (Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010)      3) Generasi baru Muslim pendidik perdamaian by Amina Rasul dan Qamar-ul Huda Amina Rasul, salah satu pendiri Muslim Women Peace Advocates dan Qamar-ul Huda, Pelaksana Program Senior di US Institute of Peace, menjelaskan bagaimana kurikulum pendidikan perdamaian Islam digunakan di berbagai lembaga pendidikan di seluruh dunia untuk memerangi ekstremisme dan intoleransi. (Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010)      4) Mesir dalam kacamata hitam orang Barat by Sanna Negus Pengarang dan koresponden YLE Finnish Broadcasting Company, Sanna Negus, menjelaskan mengapa, alih-alih menulis kehidupan sebagai orang asing di Mesir, ia memilih menyoroti orang-orang luar biasa di Mesir yang menginspirasinya untuk menulis buku baru, Hold on to Your Veil, Fatima! (Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010)      5) Nashr Hamid Abu Zayd: Antara Rasa Kehilangan dan Inspirasi yang Mengayakan by Reuven Firestone Reuven Firestone, guru besar Islam dan Yudaisme Abad Pertengahan di Hebrew Union College, berduka cita atas meninggalnya cendekiawan kenamaan Nashr Hamid Abu Zayd, dan berharap kepergiannya menginspirasi dukungan bagi para cendekiawan Muslim di mana pun. (Sumber: Jewish Journal, 9 Juli 2010)        1) Al-Ikhwan al-Muslimun dan kaum liberal: mitra perubahan di Mesir? Bilal Y. Saab   Washington, DC – Berbagai tulisan di seluruh dunia telah berspekulasi bahwa Hosni Mubarak, presiden Mesir yang sudah berumur 82 tahun, yang tengah menderita kanker perut dan pankreas, mungkin tak akan bisa mengikuti pemilu presiden mendatang. Ini sekali lagi memunculkan pertanyaan penting tentang suksesi politik di Mesir, negara terbesar sekaligus sekutu Amerika Serikat paling penting di di dunia Arab. Perubahan besar dibutuhkan politik Mesir setahun ke depan untuk melahirkan perubahan dan masuk ke era baru reformasi. Kalangan liberal Mesir, yang merupakan himpunan para aktor masyarakat sipil, pemikir, bloger dan aktivis politik, mempunyai pilihan sulit dalam pemilu nasional mendatang: tidak berkolaborasi dengan al-Ikhwan al-Muslimun dan ikut sendiri dengan risiko tak mempunyai representasi kuat di parlemen, atau bergabung dengan al-Ikhwan dan untuk sementara berkompromi dalam hal filosofis agar bisa menggolkan seorang calon kuat yang diterima baik oleh kalangan liberal maupun al-Ikhwan. Tanpa anggota al-Ikhwan yang jumlahnya banyak, berpengaruh, dan mudah dimobilisasi, sulit bagi kaum liberal Mesir untuk mendesakkan perubahan. Bersama al-Ikhwan, perubahan menjadi mungkin tapi dengan risiko semakin memperkuat sebuah gerakan di mana agenda fundamentalisme keagamaannya boleh jadi akan merasuki kehidupan politik Mesir. Dihadapkan pada dua pilihan ini, kalangan liberal bisa tergoda untuk berkolaborasi dengan al-Ikhwan, mengingat kelemahan mereka, dan juga isyarat al-Ikhwan baru-baru ini untuk membuat petisi daring untuk mendukung mantan kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang kini menjadi aktivis pembaruan, Mohamed ElBaradei, dalam kampanyenya untuk perubahan. Al-Ikhwan telah mengumpulkan beberapa ribu tanda tangan dari faksi-faksi oposisi lainnya, dan membuat para pengamat penasaran apakah masyarakat Mesir akhirnya mampu menciptakan oposisi politik yang kuat dan dapat dipercaya. Tapi kalangan liberal juga berhati-hati dengan opsi bermitra dengan al-Ikhwan karena sejumlah alasan. Secara ideologis, al-Ikhwan secara keseluruhan belum merekonsiliasikan penekanannya pada penerapan hukum Islam sebagai tujuan utama gerakan ini dengan tuntutan demokrasi. Dalam beberapa tahun belakangan, al-Ikhwan telah menyatakan bahwa tujuannya menyangkut reformasi politik adalah sebuah negara sipil dengan ajaran Islam sebagai kerangka acuan. Bahwa al-Ikhwan tidak mempunyai komitmen yang kuat terhadap negara sipil terlihat dari kontroversi atas rancangan programnya untuk menjadi partai politik pada akhir 2007. Rancangan ini mencakup beberapa prinsip demokrasi, seperti pemisahan kekuasaan, pemilu yang bebas dan jurdil, dan pluralisme politik – tapi tetap tidak demokratis menyangkut hak perempuan dan non-Muslim untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertinggi. Tapi ketidakpastian sebenarnya ada di kedua belah pihak. Keputusan al-Ikhwan untuk lebih mendukung kampanye ElBaradei bisa menempatkan gerakan ini dalam posisi berseberangan dengan rezim penguasa. Bagaimanapun, al-Ikhwan masih secara teknis dilarang terlibat politik formal dan diawasi ketat oleh rezim. Dengan atau tanpa petisi, al-Ikhwan belum tentu akan menggalang upaya bersama partai ElBaradei pada pemilu parlemen mendatang atau akan mendukung ElBaradei maju pada pemilu presiden pada 2011. Al-Ikhwan menolak menyebut hubungannya dengan ElBaradei sebagai sebuah “aliansi” lantaran perbedaan-perbedaan ideologis. Tidak akan mudah bagi para pembaru Mesir untuk mengalahkan rezim Mubarak, mengingat rezim ini menciptakan lingkungan politik yang pada dasarnya melarang kompetisi politik. Tapi ada sedikit peluang. Jika al-Ikhwan dan kaum liberal bergabung dan memulai dialog yang lebih mendalam untuk menemukan kesamaan dan memecahkan perbedaan-perbedaan besar mereka, boleh jadi akhir ceritanya berbeda. Dua kekuatan reformis ini mungkin tidak bersepakat dalam setiap hal, tapi mereka akan mendapat manfaat bila bisa menjelaskan di mana posisi mereka dalam isu-isu penting seputar politik, ekonomi dan kebijakan luar negeri. Jika ada banyak titik temu, al-Ikhwan dan kaum liberal bisa melangkah maju dan melaksanakan tuntutan reformasi dari para pendukung mereka. Kalau ternyata tidak ada, masyarakat Mesir tetap akan diuntungkan jika keduanya memutuskan berpisah sejak awal. ### * Bilal Y. Saab adalah mahasiswa doktoral dan asisten dosen di Jurusan Pemerintah dan Politik, University of Maryland, College Park. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews). Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010, www.commongroundnews.org Telah memperoleh izin publikasi.     2) Upaya Mengakhiri intoleransi di Indonesia Luther Kembaren   Jakarta – Awal 2010 ditandai dengan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia. Pada 3 Januari, sekelompok orang yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) membakar Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Filadelfia di Bekasi, Jawa Barat. Di tempat lain, kelompok-kelompok seperti Forum Pembela Islam (FPI) dan Brigade Taliban, secara paksa menutup masjid dan pusat kegiatan Ahmadiyah. Yang paling tampak jelas adalah di daerah-daerah pinggiran Jakarta di mana FPI memaksa pemerintah daerah—dengan disertai ancaman penyerangan atau gangguan ketertiban—untuk melaksanakan tafsir ajaran Islam yang konservatif. Penyerangan semacam ini betul-betul merusak tradisi toleransi yang sudah ada di kalangan komunitas antaragama di Indonesia sejak lama. Jeirry Sumampow, Sekretaris Jenderal DPP Partisipasi Kristen Indonesia (Parkindo), kelompok yang berakar pada Partai Kristen Indonesia yang telah difusikan pada 1970-an, berpendapat bahwa ada tiga masalah fundamental yang menyebabkan meningkatnya kekerasan agama dan sektarian di Indonesia. Pertama, kekerasan antaragama sering kali terkait erat dengan faktor-faktor politik. Beberapa kelompok menggunakan perbedaan agama dan etnis untuk meraih dukungan dalam pemilu daerah, mempengaruhi pemilih untuk memilih sesuai dengan agama dan etnis mereka. Kedua, perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan. Mereka yang dari daerah pedesaan umumnya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dan dengan demikian lebih sulit mendapatkan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial terhadap yang kaya mengarahkan kecenderungan warga ke kelompok-kelompok agama tertentu yang menawarkan bantuan ekonomi kepada yang miskin. Sebagai balasannya tentu saja mereka yang ditolong didorong untuk mengikuti agenda sang pemberi, yang sering kali meminggirkan agama lain. Jadi, upaya untuk membangun komunitas antaragama yang rukun tidak hanya terbentur pada persoalan teologis tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Terakhir, sebagian orang masih memahami agama mereka secara eksklusif, sehingga mengklaim keyakinan lebih baik daripada keyakinan orang lain. Sikap semacam ini dapat mendorong terjadinya kekerasan antarkelompok, di mana sebagian pengikut sebuah agama menyerang pengikut yang lain karena mereka dianggap menyimpang dari Islam “yang sebenarnya”. Meski ada kelompok-kelompok yang sudah berbuat banyak untuk mengurangi ketegangan di antara berbagai kelompok agama dan mencegah terjadinya kekerasan antaragama, Indonesia masih punya banyak masalah. Wahid Institute, organisasi yang mendukung pandangan keislaman yang moderat dan toleran dan turut memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bekerjasama dengan Center for Marginalized Communities Studies (CMARs), berusaha menyuarakan aspirasi kelompok agama minoritas dan melibatkan mereka dalam berbagai dialog nasional dan kampanye anti-diskriminasi. Kampanye-kampanye ini memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok minoritas untuk berbagi perspektif mereka sebagai pihak “yang rentan menjadi korban” di kalangan masyarakat pada umumnya. Pada saat yang sama, Wahid Institute dan CMARs berusaha menangani isu-isu kekerasan agama di Indonesia dengan membantu kalangan minoritas agar tidak menjadi kelompok esktremis. Tanpa mengecilkan tantangan sosial, politik dan ekonomi, seperti yang disebutkan di atas, Ahmad Suaedy, Direktur Eksekutif Wahid Institute, percaya bahwa perubahan sosial tengah terjadi dalam masyarakat Indonesia dan akan terus bergulir. Ia juga mengatakan bahwa “masyarakat kita membutuhkan sistem atau mekanisme baru untuk memetakan masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah mereka”. Mempromosikan perdamaian dan toleransi di kalangan umat beragama—serta di media—perlu terus dilakukan. Ini termasuk menyoroti prakarsa-prakarsa inovatif yang berusaha mendorong sikap saling menghormati antar-pemeluk agama. Pemerintah juga punya peran yang harus dijalankan. Mendirikan sebuah komisi nasional —yang terdiri atas perwakilan dari berbagai kelompok agama yang ada Indonesia— untuk mengakomodasi aspirasi komunitas agama di Indonesia yang beragam akan mendorong tumbuhnya studi yang intensif mengenai faktor yang memengaruhi konflik dan pluralisme. Hasil dari studi ini bisa digunakan oleh komisi ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif kepada pemerintah yang akan mendorong pemberdayaan sosial dan politik kelompok agama dan etnis minoritas. Rekomendasi ini juga bisa digunakan di tingkat provinsi. Tanpa usaha yang terencana untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan pluralis, kekerasan terhadap kelompok agama minoritas akan terus memecah-belah keragaman yang telah membentuk dan memperkaya Indonesia. Organisasi-organisasi keagamaan, media dan pemerintah harus bekerja bersama untuk menjadikan kerukunan dan toleransi prioritas di Indonesia. ### * Luther Kembaren adalah wartawan harian Jurnal Nasional dan peserta pelatihan liputan antarbudaya yang diselenggarakan Alliance of Civilizations PBB dan Search for Common Ground pada Januari 2010 di Jakarta. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews). Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010, www.commongroundnews.org Telah memperoleh izin publikasi.     3) Generasi baru Muslim pendidik perdamaian Amina Rasul dan Qamar-ul Huda   Davao City, Filipina- Di saat mispersepsi tentang Islam sebagai agama kekerasan dan tak toleran semakin menyebar, kurikulum pendidikan perdamaian yang menggunakan perspektif ajaran Islam sangatlah penting. 35 orang pendidik Muslim dari delapan negara datang ke Mindanao, pulau kedua terbesar di Filipina, pada akhir Juni lalu untuk menghadiri lokakarya internasional tentang pendidikan perdamaian Islam. Mereka mendiskusikan berbagai model dan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan perdamaian dengan perspektif ajaran Islam, yang saat ini telah banyak digunakan oleh guru-guru Muslim di berbagai belahan dunia. Para anggota Philippine Center for Islam and Democracy (PCID), organisasi yang menyelenggarakan lokakarya ini bersama dengan United States Institute of Peace, melihat bahwa meski pendidikan perdamaian telah menjadi disiplin ilmu dan bidang kajian yang cukup mapan, pendidikan perdamaian yang menggunakan perspektif ajaran Islam masihlah baru dan merupakan mata pelajaran inovatif di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pendidikan perdamaian Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika, filosofi, tafsir kitab, dan teologi perdamaian yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW., keluarganya, sahabatnya, serta tokoh-tokoh Islam dalam sejarah. Meski ada persamaan dengan pendekatan resolusi konflik yang dikembangkan di Barat, pendidikan perdamaian dan upaya-upaya memulihkan perdamaian yang didasarkan pada ajaran Islam mempertimbangkan dimensi spiritual dan keagamaan para aktor yang terlibat dalam upaya mentransformasi diri dan komunitasnya dari konflik menuju hubungan yang harmonis. Saat ini, manual dan buku ajar pendidikan perdamaian berbasis ajaran Islam digunakan di Pakistan, Afghanistan, Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara Timur Tengah, Afrika dan juga komunitas-komunitas Muslim di negara-negara Barat. Dalam lokakarya tersebut, Dr. Aida Macadaag dari Mindanao State University menyatakan bahwa sebagian besar program pendidikan perdamaian di Filipina lebih bernuansa Kristen atau berdasarkan pendekatan Barat dan pendekatan tersebut kurang pas untuk kalangan pelajar Muslim. Ia menambahkan bahwa kurikulum pendidikan perdamaian yang berdasarkan ajaran Islam ini efektif karena ia berakar dalam tradisi Islam dan menggunakan metode pembelajaran kerjasama, sesi refleksi dan pengembangan kelompok. Dr. Lili Munir dari Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDes) Jakarta, organisasi yang memberdayakan para santri di pesantren untuk menjadi agen transformasi sosial, membahas pentingnya menggunakan konteks budaya lokal di mana Islam dipahami dan dipraktikkan untuk mengajarkan pendidikan perdamaian pada pelajar-pelajar sekolah umum maupun pesantren. Lili Munir mengatakan bahwa, “pendidikan perdamaian Islam adalah pendekatan yang holistik untuk mentransformasikan budaya kekerasan menjadi budaya perdamaian.” Dr. Asna Husin, pendiri organisasi Program Pendidikan Damai, berbicara mengenai pengalamannya bekerjasama dengan ulama-ulama di Aceh untuk menyusun manual pendidikan perdamaian untuk sekolah-sekolah umum dan pesantren. Asna Husin membentuk dewan penasihat yang terdiri dari ulama-ulama terkemuka untuk mengawasi implementasi proyek ini. Buku ajar Islamic Model for Peace Education yang diterbitkan oleh PCID, juga terinspirasi oleh proyek Asna Husin ini. Banyak sekolah-sekolah umum dan keagamaan di Filipina yang memiliki pelajar Muslim kini menggunakan buku ajar ini untuk mengajarkan perdamaian. Qari Muhammad Haneef Jalandhari, pengasuh salah satu pesantren terkemuka di Pakistan dan Ketua World Council of Religions mengatakan bahwa “pendidikan perdamaian adalah cara utama untuk menangani radikalisme, pemikiran ekstremis dan intoleransi. Jika kita serius dalam mengentaskan kemiskinan dan buta huruf, maka kita pun harus berinvestasi dalam program pendidikan perdamaian di [sekolah-sekolah agama] dan sekolah-sekolah umum.” Tapi sekolah-sekolah agama di negara-negara Muslim bukanlah satu-satunya yang mengajarkan kurikulum pendidikan perdamaian berbasis ajaran Islam. Hajar Alkutany dari International Forum for Islamic Dialogue di Inggris mempresentasikan program pendidikan perdamaian Islam-nya, Success in a Changing World, yang memberdayakan anak-anak muda Muslim di Inggris untuk memikirkan ulang pendekatan konseptual mereka mengenai Islam dengan mengeksplorasi aspek-aspek budaya, peradaban, keagamaan, sosial dan politik dalam Islam. Dalam lokakarya tersebut, terjadi banyak pertukaran ide mengenai bagaimana pendidikan perdamaian berbasis ajaran Islam ini bisa memberikan keterampilan menyelesaikan masalah bagi pelajar dan bagaimana cara agar pelajar bisa menggunakan keterampilan itu untuk menganalisa tantangan hidup yang mereka hadapi. Banyak peserta yang mengusulkan agar kurikulum pendidikan perdamaian Islam ini diwajibkan bagi semua pelajar Muslim, supaya mereka bisa mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kekerasan dan memformulasikan solusi-solusi tanpa kekerasan untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan mereka. Menurut Rahayu Mohammad, Direktur Program dan Pengembangan Kurikulum di IQRA’ ASIA di Singapura, pengalamannya dalam mengimplementasikan pendidikan perdamaian di sekolah-sekolah agama di negara itu berhasil menanamkan sikap toleransi, kemauan untuk terlibat dalam kegiatan sosial, etos pluralisme dan perasaan sebagai penjaga dunia. Lokakarya ini merupakan yang pertama dalam bidang pendidikan perdamaian Islam, yang berhasil mengumpulkan pendidik-pendidik Muslim yang mengajarkan perdamaian dengan perspektif Islam. Beragam pendekatan dan metode yang digunakan para pendidik dibicarakan dalam forum ini, begitu pun tantangan yang mereka hadapi ketika menerapkan pendidikan perdamaian ini di sekolah mereka. Para peserta lokakarya ini berharap agar terbentuk organisasi profesional yang mendukung para pengajar pendidikan perdamaian dan kerja-kerja mereka. ### * Amina Rasul adalah Pengayom Utama Philippine Center for Islam and Democracy dan salah satu pendiri Muslim Women Peace Advocates. Qamar-ul Huda adalah Pelaksana Program Senior di US Institute of Peace dan editor Dove and Crescent: Peace and Conflict Resolution in Islam (USIP Press, 2010). Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews). Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010, www.commongroundnews.org Telah memperoleh izin publikasi.     4) Mesir dalam kacamata hitam orang Barat Sanna Negus   Yerusalem - “Seperti apa rasanya kehidupan di Mesir bagi seorang perempuan Barat?” Selama bertahun-tahun tinggal di Kairo, saya sering mendapat pertanyaan seperti itu saat pulang kampung ke Finlandia atau saat bepergian ke luar Timur Tengah. Jawaban singkat saya: “berbeda”. Saya diminta berulang kali untuk menulis sebuah buku tentang Mesir. Saya bermaksud menulis tentang bagaimana pertama kali saya datang ke Kairo sebagai mahasiswa bahasa Arab berumur 22 tahun yang jarang melancong dan tidak tahu menahu tentang seri buku panduan perjalanan Lonely Planet. Saya bisa terangkan kepada mereka bahwa saya langsung terpukau oleh pesona megapolis dan ketakberaturan yang rutin, atau bahwa kota ini juga terkadang membuat saya keranjingan lantaran hal itu. Saya bisa katakan bahwa setiap kali saya melangkah ke luar rumah, saya harus memastikan: pundak atau lutut jangan sampai kelihatan, pakai kacamata hitam untuk menghindari kontak mata dengan para lelaki yang nongkrong di jalanan, sematkan iPod agar saya tidak mendengar celotehan para lelaki yang saya lewati, yang biasanya dianggap sebagai pelecehan seksual. Faktanya, menurut penelitian Egyptian Centre for Women’s Rights pada 2008, 98 persen perempuan asing mengaku pernah mendapat pelecehan. Tapi, yang lebih penting, 83 persen perempuan Mesir juga mendapat pelecehan, kadang setiap hari. Tidak peduli apakah ia mengenakan hijab atau tidak. Pelecehan seksual adalah hal yang mengganggu dan kadang berbahaya bagi semua perempuan di Kairo, dan saya selalu terkesan dengan para perempuan Mesir yang berjuang memberantasnya. Mereka adalah para perempuan pemberani yang juga melawan tradisi khitan perempuan, dan memperjuangkan hak individu untuk memilih mengenakan jilbab atau tidak di tempat kerja atau kampus, untuk dipilih menjadi anggota parlemen, atau untuk mendapat hak asuh anak dalam kasus perceraian. Jadi, alih-alih menulis tentang hidup saya sebagai orang asing di Mesir, saya memilih menulis suara-suara orang Mesir yang kuat dan mengagumkan yang saya saksikan setiap hari dan menginspirasi saya. Di antara mereka, pengarang dan feminis Nawal el-Saadawi mungkin yang paling terkenal. Ia kini berusia 70-an tahun dan masih aktif menjadi pembicara dan penulis tentang feminisme, kesehatan dan politik. Yang kurang dikenal oleh orang Barat, tapi tak kalah berpengaruh di Mesir, adalah Hiba Ra’uf Ezzat dan Hiba Qutb. Ra’uf adalah seorang Islamis moderat yang bergabung dengan al-Ikhwan al-Muslimun. Ia memandang Islam sebagai jalan memperbaiki status perempuan. Ia tak menyebut dirinya feminis, meski ia mendukung nilai-nilai “feminis”, dan meyakini bahwa perempuan bisa menjadi presiden dan bahwa perempuan harus boleh menjadi tentara. Sedangkan Qutb adalah seorang seksolog. Ia mengenakan jilbab dan sering tampil di saluran televisi satelit Arab untuk berbicara masalah seksualitas. Ia mengejutkan para pemirsa dengan pendapatnya bahwa Islamlah yang menciptakan pemanasan dalam bercinta (foreplay). Perempuan lain yang keberaniannya mengesankan saya adalah desainer busana muda di Kairo, Hind al-Hinnawy. Ia menjadi selebriti di Mesir setelah menuntut pacarnya, seorang aktor yang dengannya ia menjalin nikah siri, untuk membuktikan bahwa ia adalah ayah putrinya. Tanpa diduga, ia tampil di televisi untuk menceritakan kisahnya, dan orang-orang Mesir – termasuk Mufti Besar Syekh Ali Jum’ah – membelanya. Dan bahkan ketika pacarnya menolak untuk melakukan tes DNA, pengadilan tetap memutuskan dialah ayah dari anaknya itu. Setelah dua tahun mencari keadilan, putrinya, Lina, mendapat akta kelahiran dan akhirnya diakui sebagai warganegara Mesir. Dan tidak hanya perempuan Mesir kontemporer yang menakjubkan dan menginspirasi. Persatuan Feminis Mesir sudah didirikan sejak 1923 oleh Huda Shaarawi, hanya tiga tahun setelah keberhasilan gerakan perjuangan hak pilih perempuan di Amerika Serikat. Dan pada 1950-an, feminis Mesir, Doria Shafik, melakukan aksi mogok makan untuk menuntut hak-hak yang setara bagi perempuan Mesir. Inilah mengapa, ketika saya mau menulis buku tentang bagaimana saya merasakan hidup di Mesir sebagai perempuan asing, saya akhirnya malah memberi gambaran luas tentang masyarakat Mesir secara keseluruhan, tentang orang-orang Mesir, laki-laki dan perempuan, yang menentang stereotip dan membuat perubahan dalam politik dan budaya, agama dan ekonomi – dan yang melakukannya dengan penuh rasa humor. Anda tak bisa menulis tentang orang-orang Mesir tanpa menulis guyonan mereka, dan karena itu lahirlah buku saya, Hold on to Your Veil, Fatima!. ### * Sanna Negus adalah koresponden YLE Finnish Broadcasting Company di Timur Tengah dan pengarang Hold on to Your Veil, Fatima! And Other Snapshots of Life in Contemporary Egypt (Garnet 2010). Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews). Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 23 Juli 2010, www.commongroundnews.org Telah memperoleh izin publikasi.     5) Nashr Hamid Abu Zayd: Antara Rasa Kehilangan dan Inspirasi yang Mengayakan Reuven Firestone   Los Angeles, California – Seberkas cahaya terang kecendekiaan Islam baru saja meredup bulan ini di Kairo seiring wafatnya Profesor Nashr Hamid Abu Zayd 5 Juli lalu. Saya bertemu dengannya musim semi beberapa bulan silam di ajang konferensi internasional “al-Qur’an dalam Konteks Sejarahnya” yang diadakan di University of Notre Dame, di mana ia dan Profesor Abdolkarim Soroush, filsuf dan intelektual besar Iran, menjadi pembicara utama, yang bagi saya adalah salah satu presentasi paling hebat yang pernah saya saksikan dalam forum akademis. Kedua Muslim ini menurut saya mewakili puncak ekspresi intelektual dan etis di kalangan pemeluk agama Islam. Sayangnya Abu Zayd lebih sering dikenal selaku orang yang pernah diadili oleh pengadilan sipil di Kairo pada pertengahan 1990-an dan “divonis murtad”, dan kemudian dipaksa oleh pengadilan untuk menceraikan istri tercintanya sebelum meninggalkan Mesir dan hijrah ke Barat. Ia tentu bukanlah seorang murtad melainkan orang beriman sejati yang mempunyai kehidupan intelektual dan spiritual seperti para ulama klasik, seorang cendekiawan Muslim yang memadukan kepakaran dalam fikih dengan filsafat, retorika, teologi dan hermeneutika al-Qur’an. Seperti cendekiawan abad ke-11, Ibn Sina, dan cendekiawan abad ke-12, Ibn Rusyd, dan seperti tokoh-tokoh sezaman mereka, rabi dan filsuf Yahudi abad ke-12, Maimonides, dan pendeta Kristen Italia, Thomas Aquinas, Abu Zayd sangat menekankan pemikiran kritis terhadap teologi dan bahkan terhadap sesuatu yang paling enggan diutak-atik oleh orang beriman, yakni wahyu. Untuk ini dia harus menanggung konsekuensinya, bukan karena dia seorang Muslim atau karena Islam tidak mendukung otokritik. Ia bahkan adalah sepenuhnya produk dunia Muslim kontemporer. Abu Zayd meraih gelar sarjana, master dan doktornya dari Universitas Kairo dalam Kajian Arab dan Islam – bukan di Sorbonne, Oxford atau Princeton. Ia besar dan tinggal di negaranya, Mesir, sampai diasingkan pada 1995. Kalaulah ia hidup pada masa lain, hidupnya tentulah berbeda. Pada saat Barat disibukkan oleh Perang Salib, dunia Muslim melahirkan ulama-ulama hebat seperti pujangga dan teolog sufi besar, Jalaluddin al-Rumi, ahli botani dan farmasi terbesar Abad Pertengahan, Abdallah ibn al-Baitar, dan dokter Ibn al-Nafis, yang menemukan fungsi pembuluh darah jantung, dan rumah sakitnya di Kairo menjadi tempat belajar para dokter Kristen, Yahudi, dan Muslim. Abu Zayd menulis belasan buku dan puluhan artikel. Ia sering diminta meninjau buku-buku karya cendekiawan Barat ternama di bidang Islam dan sejarah Muslim, seperti William Graham dari Harvard, dan Michael Lecker dari Hebrew University, Yerusalem. Ia berani dalam berpikir tapi bersahaja dalam hidup. Sayangnya, banyak bagian dunia Muslim tengah mengalami masa ketika pemikiran dan kreativitas seperti yang dimiliki Abu Zayd ditindas oleh pemerintah-pemerintah yang otoriter, yang melakukan segala cara demi obsesi mereka mempertahankan kekuasaan. Kekuatan paling mengancam bagi para penguasa lalim selalu saja adalah intelektual sejati dan pemikir kreatif, yaitu mereka yang mau berteriak ketika sang penguasa melakukan hal yang keliru. Teriakan itu tak hanya melalui jalur politik tapi juga melalui pemikiran kesarjanaan dan seni. Kita kehilangan Abu Zayd, tapi kita diperkaya oleh inspirasinya. Sejumlah sarjana kritis Muslim yang menggeluti kesarjanaan Islam, termasuk Qur’an, banyak bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Belasan Muslim menyampaikan makalah pada konferensi Notre Dame musim semi lalu, dan Muslim yang menghadiri dan menyelenggarakan konferensi-konferensi akademis tentang Islam di Amerika Serikat, Eropa, Asia Selatan dan Timur Tengah kini lebih banyak ketimbang satu dasawarsa yang lalu. Dalam iklim politik dunia Muslim sekarang, semakin sulit bagi para sarjana Muslim seperti Nashr Abu Zayd untuk bisa didengar. Daripada mengeluh bahwa mereka tidak berbuat apa-apa, kita perlu mendukung komunitas kaum Muslim yang berjuang menamatkan karya penting mereka. ### * Reuven Firestone adalah profesor Islam dan Yudaisme Abad Pertengahan di Hebrew Union College dan Kodirektur Center for Muslim-Jewish Engagement, University of Southern California. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin penulis. Sumber: Jewish Journal, 9 Juli 2010, www.jewishjournal.com Telah memperoleh izin publikasi.         1601 Connecticut Avenue, NW Suite #200 Washington, DC 20009 USA Rue Belliard 205 Bte 13 B-1040 www.commongroundnews.org