Kantor Berita Common Ground - Mitra Kemanusiaan

Muslimah lancarkan jihad melawan kekerasan

oleh Mehnaz M. Afridi — Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 -0500

Los Angeles, California � Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret menjadi momen penting untuk membangkitkan kesadaran tentang kerja-kerja yang tengah dilakukan para perempuan memerangi ketidaksetaraan jender. Kekerasan dan ketidaksetaraan menimpa para perempuan di seluruh dunia, termasuk para perempuan dalam masyarakat Muslim yang, seperti halnya perempuan non-Muslim, berjuang hari demi hari untuk memperbaiki keadaan lingkungan mereka.

Ketika mengunjungi negara-negara mayoritas Muslim seperti Pakistan, saya menyaksikan kerja-kerja mengagumkan yang dilakukan para perempuan untuk hak asasi manusia maupun pertumbuhan ekonomi. Para perempuan menjalankan perusahaan, tempat penampungan, dan bisnis, serta membalikkan citra Muslimah sebagai perempuan yang tercerabut hak-haknya, buta aksara, dan serba kekurangan, yang begitu melekat di media-media Barat.

Bushra Aslam, misalnya, membuka sebuah panti asuhan di Islamabad bagi para gadis remaja menyusul terjadinya gempa bumi Pakistan pada 2005. Ia menyediakan tenaga pendidik, pembimbing, penasihat dan berbagai kegiatan lintas agama bagi 45 remaja putri yang tinggal di sana. Ada pula Rukhsana Asghar, presiden Fulcrum, perusahaan konsultan sumber daya manusia di Pakistan yang menawarkan beasiswa untuk mendidik para remaja putri dari keluarga miskin agar mereka siap bekerja.

Hanya sedikit yang diketahui di Barat mengenai prakarsa-prakarsa bagus yang bermunculan di seluruh dunia Muslim. Di Maroko, Mesir dan Turki, misalnya, para perempuan dilatih untuk menjadi pembimbing agama (di sana disebut mursyidah) bagi para perempuan dan anak-anak di negara-negara tersebut.

Dan gerakan-gerakan seperti Women�s Islamic Initiative in Spirituality and Equality (WISE), suatu jejaring sosial global dan gerakan keadilan sosial akar rumput, berupaya menciptakan berbagai kesempatan bagi para perempuan di dunia Muslim. Salah satu proyek WISE, Jihad Melawan Kekerasan, ditujukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan demi mendorong kemajuan perempuan di dalam maupun di luar dunia Muslim.

WISE didasarkan pada pemikiran bahwa �kekerasan adalah fenomena manusia yang terjadi di seluruh komunitas budaya dan agama yang beragam. Kekerasan tetap menjadi realitas yang hadir dalam kehidupan jutaan Muslim, yang menghambat perkembangan masyarakat dalam ranah agama, budaya, politik, dan ekonomi. Di seluruh dunia, kekerasan menghalangi para Muslimah untuk maju dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa mereka.�

Pada 6 Februari lalu, WISE meluncurkan hari-sedunia aksi melawan khitan perempuan, sebuah adat yang dipraktikkan secara luas di Afrika. Karena ini terjadi pada begitu banyak gadis remaja, tanpa peduli apa agama mereka, para pendeta dan ulama berkumpul untuk mengecam praktik itu. Untuk meluaskan kampanye mereka, dan sebagai bagian dari kampanye Jihad Melawan Kekerasan, WISE bekerja sama dengan Egyptian Association for Society Development (EASD), sebuah organisasi non-pemerintah di Giza, untuk memberikan pendidikan agama melawan praktik khitan itu, dan juga bantuan finansial dan mata pencaharian pengganti bagi mereka yang masih melakukan khitan perempuan.

Pada 2008, misalnya, para anggota EASD menemui Amin Hussein, seorang tukang cukur yang sering melakukan khitan perempuan secara ilegal (Mesir melarang khitan perempuan pada 1996). Setelah mendapatkan pelajaran bahwa khitan perempuan tidaklah islami dan berbahaya bagi perempuan, Hussein setuju untuk menghentikan praktik itu dan ia diberi kompensasi uang dan perlengkapan baru untuk bisnisnya melalui program ini.

Setahun setelah berhenti melakukan khitan perempuan, Hussein dengan bangga memajang di tokonya sebuah maklumat dari Universitas Al-Azhar bahwa khitan perempuan tidaklah islami dan dilarang.

WISE juga bekerja untuk mencegah dan menghilangkan kekerasan domestik, yang secara keliru dianggap banyak orang Barat lebih sering terjadi, atau bahkan direstui, dalam masyarakat Muslim, lantaran stereotipe-stereotipe yang dilanggengkan oleh Hollywood dan di media Barat.

Sebagian Muslim juga secara keliru menganggap Islam membolehkan kekerasan domestik, sebuah sikap yang sebenarnya lebih diakibatkan norma-norma budaya, praktik-praktik kesukuan, dan ketidaktahuan tentang tafsir kitab suci yang memberdayakan perempuan.

WISE tengah bekerja membangkitkan kesadaran tentang kekerasan domestik dan memberikan dukungan pada para korban pelecehan melalui para anggota dan organisasi mereka. Anggota WISE dan psikolog Ambreen Ajaib yang bekerja di Bedari, organisasi hak perempuan di Pakistan, misalnya, memberikan konsultasi psikologi kepada orang-orang yang mendapatkan kekerasan berbasis jender.

Ada berbagai macam komitmen dan perubahan yang telah dan terus dilakukan oleh para Muslimah untuk mengurangi ketidaksetaraan jender yang mengakibatkan praktik khitan perempuan dan kekerasan domestik. Meski ada kerja-kerja organisasi seperti WISE yang membangkitkan kesadaran mengenai masalah-masalah yang berdampak buruk pada perempuan, serta mengambil langkah-langkah nyata untuk menghentikannya, masih diperlukan lebih banyak lagi upaya serupa: perjalanan menuju kesetaraan bagi para Muslimah belumlah berakhir.

###

* Mehnaz M. Afridi, Ph.D. (www.mehnazafridi.com) adalah pengajar Agama Yahudi dan Islam, dan seorang aktivis HAM lintas agama bagi perempuan , yang mendorong koeksistensi dan perdamaian antara kaum Yahudi dan Muslim. Untuk informasi lebih jauh tentang WISE, silahkan kunjungi www.wisemuslimwomen.org. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 5 Maret 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Poligami dalam konteks

oleh Alia Hogben — Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 -0500

Kingston, Kanada � Selama berabad-abad, para ulama dan laki-laki Muslim telah memaklumi poligami, praktik mempunyai beberapa istri, namun izin al-Qur�an (terhadap poligami) dan konteksnya telah dilupakan. Dalam al-Qur�an, poligami tidak pernah dibincangkan dalam konteks hak laki-laki, tetapi dalam konteks kebutuhan para perempuan dan anak-anak waktu itu.

Poligami disebutkan dalam surah keempat, al-Nisa� (Perempuan) ayat 3, 127, dan 129. Sebagian besar surah ini diwahyukan pada tahun keempat setelah peristiwa Hijrah kaum Muslim dari Mekah ke Madinah (sekitar 627 M). Surah ini melanjutkan surah sebelumnya tentang Perang Uhud antara kaum Muslim dan penduduk Mekah di mana banyak Muslim terbunuh, dan meninggalkan para janda dan anak yatim.

Ini adalah konteks yang penting untuk setiap diskusi mengenai poligami dalam Islam, karena izin diberikan pada para lelaki dalam kondisi-kondisi khusus tersebut. Poligami dibolehkan dalam surah al-Nisa� ayat 3 lantaran kepedulian Tuhan pada kesejahteraan para perempuan dan anak yatim yang tak lagi bersuami dan berayah, yang telah meninggal karena membela Nabi dan Islam.

Ayat ini adalah ayat tentang kasih sayang terhadap para perempuan dan anak-anak mereka; ini bukan ayat tentang laki-laki atau seksualitas mereka. Ayat ini adalah instruksi kepada masyarakat yang patriarkal bahwa perempuan-perempuan itu dan anak-anak mereka butuh perlindungan dan nafkah, yang pada saat itu memang paling efektif diwujudkan lewat pernikahan.

Menyangkut anak-anak yatim, Tuhan berfirman, �Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja ...� Solusi ini adalah untuk memberikan perlindungan pada perempuan dan anak-anak yatim yang rentan dalam suatu masyarakat patriarkal, dengan syarat semua istri menerima perlakuan yang adil dan setara.

Tapi dalam ayat 129, Tuhan menyatakan bahwa untuk berlaku adil dan setara tampaknya mustahil: �Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian ...�

Anehnya, ayat 129 umumnya diabaikan dan ayat 3 digunakan oleh sebagian Muslim untuk membenarkan poligami bagi laki-laki, seolah-seolah ayat-ayat tersebut adalah tentang kebutuhan seksual laki-laki, dan bukan tentang kesejahteraan para janda dan anak-anak yatim.

Para cendekiawan, seperti pemikir Mesir abad ke-19 Muhammad Abduh dan intelektual Muslim India kontemporer, Asghar Ali Engineer, menolak argumen bahwa hasrat seksual laki-laki bisa dipuaskan dengan beberapa istri, atau bahwa hak laki-laki dan perempuan terhadap kepuasan seksual berbeda.

Namun sebagian laki-laki menggunakan contoh banyaknya istri Nabi sebagai justifikasi untuk poligami mereka sendiri. Padahal Nabi Muhammad beristri satu selama 25 tahun. Baru setelah meninggalnya Khadijah, beliau menikahi beberapa perempuan, dimana sebagian besar pernikahan itu merupakan langkah-langkah politik untuk mengeratkan hubungan dengan suku-suku lain.

Namun, salah satu hadist shahih mengungkapkan reaksi Nabi setelah mendengar sepupu yang juga menantunya, Ali�yang menikah dengan putri Nabi, Fathimah�tengah menimbang-nimbang untuk mempunyai istri kedua. Nabi sangat marah sampai-sampai mengumumkan ke khalayak jika Ali menginginkan istri kedua, ia harus menceraikan Fathimah lebih dulu.

Selama berabad-abad, al-Qur�an telah ditafsirkan hampir selalu oleh ulama laki-laki, dan meski banyak yang bermaksud baik dan mumpuni, mereka merefleksikan masa, budaya, dan asumsi mereka sendiri.

Untungnya kini banyak cendekiawan, seperti Engineer, menyimpulkan bahwa �poligami dulu kontekstual, dan monogami adalah norma� untuk masa kini. Beberapa negara, seperti Tunisia, telah mendasarkan undang-undang mereka pada pemahaman ini.

Pesan al-Qur�an adalah abadi, tetapi konteksnya telah berubah, dan ada banyak contoh tentang ajaran-ajaran evolusioner dari al-Qur�an.

Misalnya, perbudakan telah lama ada dalam masyarakat Muslim. Adalah benar bahwa sebagian besar budak adalah mereka yang kalah perang, tapi mereka tetaplah budak. Al-Qur�an mengajarkan perilaku baik terhadap para budak dan mendorong pemerdekaan budak sebagai amal saleh, tapi tidak ada ayat yang memerintahkan menghapus perbudakan. Namun kenyataannya kini, tidak ada Muslim yang membenarkan perbudakan.

Kaum Muslim, laki-laki maupun perempuan, harus memahami izin untuk poligami adalah kontekstual dan terbatas. Poligami bukanlah hak yang diberikan Tuhan kepada Muslim laki-laki dan dalam konteks kekinian tidak lagi berlaku sebagai sarana melindungi perempuan atau menafkahi mereka.

###

*Alia Hogben adalah Direktur Eksekutif Canadian Council of Muslim Women (CCMW). Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 5 Maret 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Kafilah Perdamaian Pakistan bentuk solidaritas terhadap korban kekerasan

oleh Shujuaddin Qureshi — Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 -0500

Karachi, Pakistan � Tidak biasanya, di stasiun kereta Cantt, Karachi, lebih dari 100 orang dari berbagai organisasi masyarakat sipil, serikat buruh dan politik, bersama para intelektual dan jurnalis, berkumpul untuk sebuah gerakan perdamaian. Enam puluh dari mereka, termasuk belasan perempuan, adalah bagian dari Kafilah Perdamaian yang berangkat dari Karachi pada 13 Februari menuju Peshawar untuk mengungkapkan solidaritas kepada masyarakat Peshawar dan Provinsi Perbatasan Barat Laut (PPBL).

Ide mengadakan Kafilah Perdamaian muncul dalam pertemuan konsultasi Koalisi Perdamaian Pakistan (KPP) pada Klub Pers Karachi pada November 2009. Para organisasi sipil peserta menggarisbawahi perlunya membentuk delegasi untuk mengunjungi daerah-daerah di PPBL yang diserang teroris. Tujuan kafilah ini adalah untuk menyampaikan rasa solidaritas kepada masyarakat di provinsi tersebut, menggerakkan kelas pekerja, organisasi sipil, dan partai politik melawan terorisme; mendesak pemerintah untuk menjalankan tanggung jawabnya menegakkan hukum dan ketertiban; bersuara melawan �perang terhadap teror� internasional yang dipimpin AS; dan menciptakan harmoni di kalangan masyarakat pekerja dalam masa-masa sulit ini.

Ketika peluit kereta berbunyi menandai awal perjalanan, para peserta kafilah dan teman-teman mereka di panggung meneriakkan slogan-slogan pro-perdamaian. Banyak orang di stasiun gembira melihat organisasi-organisasi masyarakat sipil mengungkapkan solidaritas kepada kelas pekerja, yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang keliru.

Di Heiderabad, kota terbesar kedua di provinsi Sindh dan tempat pemberhentian pertama kafilah itu, banyak aktivis masyarakat sipil telah siap menanti untuk bergabung. Laki-laki, perempuan dan anak-anak menaburkan bunga-bunga ke para peserta kafilah dan meneriakkan slogan-slogan: �Kita ingin perdamaian bukan perang� dan �Kami ingin perdamaian bukan bom.� Komite Aksi Bersama Heiderabad mengeluarkan pernyataan yang mendukung prakarsa ini, dengan mengatakan bahwa masyarakat Sindh, negeri para sufi, menentang segala bentuk terorisme.

Kafilah menuju Khanpur, kota kecil di provinsi Punjab, di mana hanya dua aktivis yang bergabung dengan kafilah. Di Multan, kota lain di Punjab, para intelektual, pemimpin buruh, penulis, wartawan dan penduduk juga bergabung.

�Diam adalah kejahatan dan kami mengapresiasi mereka yang telah memecahkan kebisuan ini,� kata tokoh setempat Saleem Lodhi.

Dr. Alvin Muran menggarisbawahi keragaman peserta: �Ada Muslim, Kristen, dan Hindu dalam kafilah ini, yang menggambarkan potret Pakistan sesungguhnya.�

Saat tiba di Lahore senja hari, kafilah disambut oleh ratusan aktivis serikat buruh dan masyarakat sipil dan para pekerja Partai Nasional Awami (ANP), partai politik kiri, juga beberapa organisasi masyarakat sipil termasuk South Asia Partnership (SAP-PK), gerakan masyarakat sipil yang berjuang memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan agar berpihak pada rakyat; Strengthening Participatory Organization, organisasi yang mendukung organisasi komunitas dan institusi kepentingan publik Pakistan; Bonded Labour Liberation Front, organisasi yang bertujuan menghilangkan buruh kontrak dan buruh anak; GIYAN, yayasan di Lahore yang bergerak di bidang budaya dan HAM; dan PILER, Pakistan Institute of Labour Education and Research.

Tujuan utama dari kunjungan tersebut adalah menyelamati Peshawar dan ketahanan mereka yang hidup di tengah teror. Selama singgah dua hari di Peshawar pada 16 dan 17 Februari, lebih dari 100 peserta kafilah mendapat sambutan hangat. SAP-PK dan Aman Tahreek, lembaga perwakilan organisasi masyarakat sipil, menjamu makan siang para peserta di Grand Hotel kota itu. Perwakilan Aman Tahreek, Dr. Syed Alam Mehsood, memberi ceramah tentang konflik dan akar penyebab �Talibanisasi�. Kemudian, para peserta kafilah menggelar unjuk rasa dan menaikkan slogan-slogan anti-perang dan anti-Taliban di jalan raya.

Pada 16 Februari petang, delegasi juga berziarah ke makam Rehman Baba, pujangga sufi abad ke-17, yang dibom oleh militan Taliban pada Maret 2009. Para pengurus makam menjelaskan kerugian-kerugian yang dialami makam itu kepada para delegasi. Kafilah juga berpartisipasi dalam pertemuan publik di Hayatabad, di mana lebih dari 1.000 pekerja ikut serta. Malam itu diakhiri dengan penyambutan dari Partai Rakyat-Sherpao oleh Sikandar Hayat Sherpao, anggota terpilih Dewan Provinsi PPBL yang pernah terluka dalam suatu serangan bunuh diri, dan Senator Haji Ghufran.

Hari berikutnya, pada jamuan makan siang, Gubernur PPBL, Owais Ahmed Ghani, menyatakan bahwa kunjungan kafilah telah membangkitkan semangat masyarakat dan memberi sumbangan besar dalam mengurangi ketakutan publik terhadap Taliban. Tema yang sama didiskusikan di Klub Pers Peshawar, di mana kafilah menyempatkan diri menyampaikan solidaritas kepada para jurnalis yang menjadi target pembom bunuh diri pada Desember 2009.

Sebagai pemberhentian terakhir, delegasi mengunjungi Bacha Khan Markaz di Peshawar, yang menjadi kantor pusat ANP. Para pemimpin senior ANP dan perwakilan delegasi, termasuk Mian Abdul Qayom, pemimpin buruh dari Faisalabad, ikut dalam diskusi. Pimpinan ANP mengungkapkan harapan bahwa prakarsa kafilah perdamaian bisa menghimpun orang-orang dari berbagai wilayah Pakistan.

###

* Shujuaddin Qureshi adalah peneliti senior Pakistan Institute of Labour Education and Research (PILER). Artikel ringkasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews). Tulisan lengkap bisa dilihat di www.dawn.com.

Sumber: Dawn.com, 24 Februari 2010, www.dawn.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Blog Afrika Utara tentang konflik

oleh Magda Abu-Fadil — Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 -0500

Beirut � Delapan belas blogger Afrika Utara berkumpul di Rabat minggu lalu untuk mengikuti sebuah lokakarya kiat menulis efektif dan konstruktif tentang konflik dan peningkatan keterampilan media sosial, di sela masalah penyensoran dan beragam hambatan teknis di kawasan Maghribi.

Pelatihan yang diadakan oleh Search for Common Ground (SFCG) itu mencakup sesi-sesi tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para bloger, penyensoran, menulis blog dan media sosial sebagai bentuk ekspresi diri dan aktivisme, pengaruh blog dalam meliput konflik, evolusi blog, dan etika media internet.

Para blogger dan aktivis dari Maroko, Aljazair dan Tunisia lalu menerapkan pengetahuan dan gagasan yang mereka dapatkan . Naoufel Chaara, salah satu peserta, menulis bahwa lokakarya ini melampaui ekspektasinya: "Jujur saya keliru. Pelatihan SFCG tidak seperti bayangan saya tentang lokakarya dan konferensi yang biasanya diisi pembicara yang membosankan dan membuat peserta tidur,� ungkapnya. �Mulai saat ini, ada banyak hal yang akan berubah.�

Dinamisnya lokakarya itu memungkinkan para blogger belajar, berinteraksi, mengambil foto, menyuting video, tweet, dan mengunggah konten sembari mendiskusikan apa yang mereka bisa dan tak bisa lakukan di negara masing-masing.

Maroko lebih memiliki kebebasan dunia maya dibandingkan tetangga-tetangganya, sementara Aljazair di urutan berikutnya, sedangkan Tunisia masih menghambat akses terhadap wahana media sosial.

Blog sendiri cukuplah beragam, dari yang menjadi forum politik dan sosial, yang berisi catatan pribadi, hingga yang memuat esai-esai panjang tentang kebebasan berekspresi.

"Kita membuat grup di web dan memilih untuk berdiskusi tentang masalah-masalah bersama: chating kiri, chating kanan, bertukar foto, solidaritas kepada yang lemah, dan kita sepakat untuk menyatakan �Tidak, untuk pemasungan kebebasan,� dan �Ya, untuk kebebasan berekspresi,� tulis Chahida Lakhouaja di blognya, dan ia pun menambahkan bahwa para peserta bangga menyatakan diri sebagai blogger.

Lokakarya tersebut dimulai dengan semangat oleh Leena El-Ali, direktur program Mitra Kemanusiaan SFCG, sebuah program yang berupaya memperbaiki bagaimana para individu dan kelompok di Barat dan dunia Muslim berpikir tentang isu-isu lintas budaya.

Dia menerangkan kepada para blogger tentang �pendekatan kesamaan� yang mementingkan solusi, alih-alih hanya berkutat pada masalah, dan memberikan semua pihak yang berkepentingan kesempatan untuk bersuara.

El-Ali mendorong para peserta menulis untuk Kantor Berita Common Ground dan memberikan panduan guna membantu merintis jalan untuk itu.

Menurut El-Ali, artikel yang menekankan kesamaan memberikan perspektif yang konstruktif dan berorientasi pada solusi serta langkah-langkah konkrit menuju kolaborasi dan kesalingmengertian di mana memungkinkan; mencari ranah-ranah kesamaan atau tujuan dan kepentingan bersama; mendorong dialog dan kerjasama; menekankan contoh-contoh positif tentang interaksi antara budaya Barat dan budaya Muslim; mengungkapkan otokritik yang konstruktif; menanamkan harapan dan optimisme pada pembaca bahwa solusi-solusi damai atas konflik adalah mungkin; menyoroti pengalaman-pengalaman positif di antara para individu yang memanusiawikan orang lain dan menawarkan harapan; dan memberi sumbangan kepada kesalingmengertian di antara budaya Muslim dan budaya Barat.

Jurnalis dan blogger Maroko Rachid Jankari, direktur MIT Media dan penerbit www.maroc-it.ma, melanjutkan dengan mengenalkan para peserta dengan perkembangan terbaru di dunia maya dan melatih mereka bagaimana menguasai beragam perangkat web.

Para bloger dengan berusaha keras mengimbangi penyampaian dan antusiasmenya mengenai keserbamungkinan web.

Ada pula Mohamed Daadaoui, profesor muda bidang ilmu politik Oklahoma City University, yang mempunyai Maghreb Blog yang fokus pada politik, tren ekonomi, dan berita-berita mengenai kawasan Maghribi. Daadaoui bicara tentang bagaimana blog telah digunakan untuk meliput berbagai pergolakan dan konflik. Dia juga membicarakan bagaimana menulis blog bisa menjadi sumber masalah, dan bagaimana blog juga bisa membantu mendorong solusi.

Berikut ini adalah daftar blog-blog Afrika Utara:
almiraatblog.wordpress.com
almiraat2.wordpress.com
kamelmansari.maktoobblog.com
kamelmansari.over-blog.com
kamel-mansari.blogspot.com
rachid87.maktoobblog.com
chabakamissour.fr.gd
hindapress.canalblog.com
chaara.net
issaad.net
chahida25.maktoobblog.com
emmabenji.canalblog.com
nawel.guellal.over-blog.com
nightclubbeuse.blogspot.com
fatounar.blogspot.com
courantalternatif.blogspot.com
tiznitoi.blogspot.com
www.jankari.org
maghreblog.blogspot.com

###

* Magda Abu-Fadil adalah direktur Program Pelatihan Jurnalisme American University of Beirut. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dengan seizin penulis.

Sumber: Huffington Post, 24 Februari 2010, www.huffingtonpost.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Di balik debat tentang integrasi Muslim di Jerman

oleh Stephan J. Kramer — Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 -0500

Bonn, Jerman � Hubungan antara penduduk mayoritas Jerman dan warga Muslim di sana menjadi salah satu topik terpenting dalam debat publik di Jerman sekarang, dan menjadi diskusi yang sering berujung pertikaian.

Satu pihak menuduh para imigran Muslim memang tidak ingin berasimilasi dengan masyarakat Jerman, sedangkan pihak lain menuduh mayoritas orang Jerman membenci Islam dan mencoba menyingkirkan warga Muslim dari kehidupan publik di negara ini.

Kenyataan sebenarnya jauh lebih pelik dari itu, dan kepelikan ini harus diakui dan disadari.

Bagian penting dari pengakuan ini adalah bagaimana menerangkan latar belakang mengapa tuntutan integrasi harus dipenuhi. Secara historis, identitas Jerman dibentuk tidak saja oleh bahasa dan budaya Jerman, tapi juga oleh agama Kristen. Setiap orang yang budayanya tidak sesuai dengan parameter-parameter ini dianggap sebagai orang asing. Kelompok yang terkena dampak paling menyakitkan dari eksklusionisme ini adalah orang Yahudi. Perjuangan yang berujung tragis bagi orang Yahudi untuk bisa diterima oleh masyarakat Jerman, semua orang tahu.

Kini Jerman adalah negara demokrasi yang liberal. Karena itu, membandingkan yang terjadi sekarang di Jerman berkaitan dengan Muslim sebagai serupa dengan Holocaust dan xenofobia (kebencian terhadap orang asing), tidak hanya merupakan penghinaan terhadap para korban pembantaian massal Nazi, tapi juga menunjukkan ketidakpedulian dan pengabaian terhadap capaian-capaian demokrasi Republik Federal Jerman sejak 1945.

Namun, citra diri yang tertanam dalam sejarah dari masyarakat Jerman tetap ada dan menjadi beban bagi integrasi kaum imigran dan anak-anak mereka. Ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah celaan�karena sama mustahilnya untuk memaksakan identitas nasional supra-etnis dari atas, entah di Jerman ataupun di negara lain�tapi kita didesak untuk menemukan suatu model koeksistensi yang lebih baik.

Bagi mayoritas, tugas pentingnya adalah menyebarkan pengetahuan tentang Islam, dan terus menanamkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain. Saya berani bertaruh bahwa sebagian besar orang Jerman tidaklah akrab dengan fakta-fakta dasar tentang Islam dan budaya Muslim.

Dalam debat-debat tentang Islam, misalnya, Tuhan biasanya disebut dalam bahasa Arabnya, �Allah��yang menimbulkan persepsi adanya Tuhan yang berbeda, yang lebih kejam dan keras hati ketimbang "Tuhan yang maha kasih" dalam Kristen. Dan berapa banyak orang Jerman tahu tentang fikih dan ajaran sosial Islam, atau kewajiban untuk berderma?

Karena itu, pandangan yang lebih berimbang tentang agama dan peradaban Islam sangatlah penting untuk disampaikan kepada warga Jerman secara lebih luas. Selama ini tidak dilakukan, atau tidak berjalan dengan memadai, prasangka akan tetap berkembang.

Ini bukan tugas mudah. Membutuhkan dibuatnya bahan ajar untuk sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga lain, pendidikan guru, waktu yang panjang dan, tentu, dana, yang selalu dirasa tidak cukup. Dan hal ini tidak selalu populer secara politik�orang-orang enggan menghilangkan prasangka lama mereka, dan karena itu menghindar untuk terlibat dalam tema-tema yang tak mereka sukai.

Namun, tanpa upaya pencerahan menyeluruh di tingkat pemerintah federal, negara bagian dan kota, �islamofobia� dan kebencian terhadap Muslim akan terus menyebar. Ini bukan hanya tidak bermoral, bahkan mendorong perpecahan dan menegaskan kecenderungan sebagian strata sosial Muslim untuk membentuk masyarakat tersendiri.

Pada sisi lain, kita juga harus menolak tuntutan kalangan Muslim garis keras bahwa kita harus merobah tatanan demokrasi liberal di Jerman untuk mewujudkan integrasi yang berhasil.

Kita harus juga menolak membenarkan digantinya kitab undang-undang hukum Jerman dengan sistem hukum Islam bagi Muslim.

Sebenarnya, apa pun bentuk kekerasan yang bermotif agama, entah ditujukan pada Muslim lain atau non-Muslim, harus diperangi. Dalam proses itu, Muslim Jerman yang taat hukum dan mendukung demokrasi yang sebenarnya mayoritas harus bahu membahu dengan mayoritas penduduk yang taat hukum dan mendukung demokrasi di Jerman.

Dalam masyarakat yang bebas, para demokrat harusnya menjauhkan diri dari orang-orang yang anti-demokrasi�bukan dari orang Muslim, Kristen, atau Yahudi. Karena itu, para pemimpin komunitas Muslim�politisi, ulama, aktivis masyarakat, penulis dan yang lain�kini, seperti sebelumnya, diseru untuk dengan tegas menjauhkan diri dari para ekstremis dalam segenap cara. Semakin mantap mereka melakukan itu, semakin mereka memberi sumbangsih pada integrasi kaum Muslim.

Namun, tidak hanya orang-orang tertentu dari kelompok mayoritas atau minoritas yang memikul tugas ini, melainkan setiap warganegara. Semua kita semestinya tidak hanya mengakui penghormatan kepada orang lain dalam teori, tapi seharusnya menerapkan pedoman ini dalam kehidupan sehari-hari.

Kita harus melakukan hal itu tidak hanya dengan kepala kita, tapi juga dengan hati kita, sesuai dengan Komandemen Ketiga Injil (Kitab Imamat 19:18): �Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri.� Inilah satu-satunya cara memastikan masa depan bersama demi kebaikan negeri kita.

###

* Stephan J. Kramer adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pusat Yahudi Jerman. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin Qantara.de.

Sumber: Qantara.de, 19 Februari 2010, www.qantara.de
Telah memperoleh izin publikasi.

Bisakah madrasah mengatasi kesenjangan pendidikan bagi Muslim Inggris?

oleh Asim Siddiqui — Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 -0500

London - Berbagai penelitian menunjukkan buruknya prestasi pendidikan dan rendahnya raihan kerja di kalangan pemuda Muslim Inggris. Joseph Rowntree Foundation, sebuah lembaga independen pemberi dana penelitian sosial dan pembangunan, menemukan bahwa para pemuda Muslim Inggris kalah bersaing dibanding para pemuda Hindu, Kristen atau Yahudi. Tren ini juga tampak di seluruh Eropa, di mana Muslim hampir tiga kali lipat lebih cenderung menjadi pengangguran ketimbang non-Muslim.

Karena Muslim adalah salah satu kelompok yang paling kurang gaul dan secara ekonomi kurang beruntung di Eropa, ada kebutuhan nyata untuk meningkatkan aspirasi, membuka kesempatan dan mendorong keterlibatan pemuda Muslim dalam masyarakat. Masjid dan madrasah lokal bisa membantu.

Inggris punya sekitar 1.600 madrasah, yang menjadi tempat belajar agama di akhir pekan atau selepas sekolah. Banyak di antaranya berada di lingkungan masjid. Sebanyak 200.000 anak Muslim dari semua etnis�dari usia empat hingga belasan tahun�belajar di madrasah-madrasah ini. Madrasah-madrasah ini bervariasi, dari sekadar mengajarkan hafalan teks-teks agama, hingga menjadi tempat yang interaktif di mana ajaran Islam dan pelajaran sekolah umum diajarkan secara menyenangkan dan kreatif.

Madrasah-madrasah di lingkungan masjid lebih disukai keluarga-keluarga Muslim Inggris, karena madrasah-madrasah itu menjadi satu-satunya tempat pendidikan dasar Islam bagi anak-anak. Kendati begitu, madrasah-madrasah itu belum dimanfaatkan untuk mengarahkan anak-anak muda ke pengembangan profesi atau minat.

Sayangnya, beberapa madrasah terkucil dari dunia nyata, dan potensi anak untuk mengembangkan kemampuan mereka pun tak banyak disadari. Laporan dari Open Society Institute baru-baru ini, �Muslims in Europe: A Report on 11 EU Cities� (Muslim di Eropa: Laporan tentang 11 Kota di Uni Eropa), menegaskan bahwa metode pengajaran di banyak madrasah, yang meliputi pelajaran menghafal dan disiplin ketat, sering kali tidak sesuai dengan pemikiran dan praktik pendidikan kontemporer, sehingga gagal membekali anak didik dengan keterampilan yang diperlukan bagi kesuksesan di dunia kerja modern.

Laporan lain dari Pusat Penelitian Kebijakan The Islamic Foundation melihat perlunya pola ajaran yang lebih bisa memadukan antara madrasah dan penyelenggara pendidikan arus utama. Hubungan yang lebih erat antara masjid dan sektor profesi menjadi penting untuk membangun kepercayaan diri dan memperluas cakrawala bagi kaum Muslim di Inggris dan di seluruh Eropa.

Salah satu skema itu telah diluncurkan oleh CEDAR (www.thecedarnetwork.com), suatu jejaring profesi Muslim Eropa. CEDAR bermitra dengan Young Enterprise, lembaga dana pendidikan bisnis dan kewirausahaan terkemuka di Inggris, untuk bekerja sama dengan masjid-masjid dalam memberikan sesi bimbingan profesi di masjid-masjid itu. Pendekatan inovatif ini menyinergikan antara hubungan khusus yang dimiliki banyak kaum muda Muslim dengan masjid mereka, dan kekayaan pengalaman kerja para mentor CEDAR, yang membantu memberikan pengalaman belajar yang bisa benar-benar diikuti oleh anak muda Muslim.

Program bimbingan itu tidak hanya berupaya membangkitkan aspirasi anak muda Muslim, tapi juga memperkenalkan para profesional Muslim yang bisa menjadi teladan dalam karir, yang dengan mereka anak-anak muda itu bisa menjalin koneksi jangka panjang.

Misalnya, acara yang digelar di Tawhid Mosque London baru-baru ini, menyajikan sesi interaktif yang terdiri atas beragam kegiatan belajar kerja lapangan bagi para murid madrasah di masjid itu dan pemuda setempat lainnya. Termasuk diantaranya adalah life mapping, yakni berbagai materi dan teknik untuk membantu anak muda merencanakan hidup yang mereka inginkan, pengembangan keterampilan dan kompetisi untuk membuat rencana bisnis wirausaha sosial terbaik yang mencakup pembangunan sebuah balai masyarakat (community centre). Kompetisi ini mendorong para murid berpikir tentang kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat di tempat mereka�yang mencakup Muslim dan non-Muslim�dan tak hanya komunitas seagama mereka.

Tak biasanya, masjid�yang dianggap salah satu wadah sosial paling konservatif di Inggris�mengizinkan anak laki-laki dan perempuan berbaur untuk kerja bersama, dan menyadari arti pentingnya sebuah program yang memungkinkan anak-anak Muslim menjadi produktif dalam sebuah lingkungan yang lebih dekat dengan dunia nyata.

Setelah sesi itu, Bassim el-Sheikh (13 tahun) merefleksikan apa yang telah ia pelajari: �Kepercayaan diri saya jauh lebih baik sekarang; kerjasama tim saya jauh lebih baik; keterampilan mendengar dan berbicara saya jauh lebih baik.�

Masjid-masjid di Inggris perlahan mencoba memoles diri agar bermanfaat bagi anak muda, perempuan dan non-Muslim. Masjid-masjid besar berupaya menjadi tempat-tempat yang lebih terbuka, tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga tempat belajar bahasa Inggris, kursus dasar-dasar komputer, sarana olahraga, dan kegiatan rutin lintas agama.

Semakin masjid dan madrasah bisa tersambung ke masyarakat arus utama, sehingga membangkitkan aspirasi anak muda Muslim yang datang dan memberikan keterampilan yang penting dalam hidup, maka semakin besar pula peluang untuk mencegah pengucilan mental dan fisik yang sebelumnya menimpa beberapa komunitas Muslim di Inggris dan Eropa, sekaligus menjadi peluang untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kemajuan profesi.
###

* Asim Siddiqui adalah anggota dewan pendiri CEDAR, dan wali amanat City Circle. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 26 Februari 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Menuju perbaikan hubungan Lebanon-Turki

oleh Mohammad Noureddine — Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 -0500

Beirut - Kunjungan Perdana Menteri Lebanon, Saad Hariri, ke Turki baru-baru ini menjadi tonggak bersejarah dalam hubungan Lebanon-Turki.

Untuk pertama kalinya, Hariri dan delegasi delapan menteri Lebanon bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoğlu, Presiden Turki Abdullah Gul, Perdana Menteri Turki Tayyip Recep Erdogan serta para tokoh bisnis dan investor Turki. Yang paling penting dari pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah hasil pertemuan itu sendiri, yang mencakup penghapusan visa masuk di antara kedua negara untuk pertama kalinya sejak runtuhnya Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia I ketika Lebanon masuk dalam kendali Prancis.

Selama beberapa dasawarsa, banyak orang Lebanon�yang Kristen maupun Muslim�mempunyai pandangan negatif terhadap negara Turki. Masyarakat Kristen Lebanon merasa bahwa selama masa Kekaisaran Ottoman, orang-orang bangsa Turk memperlakukan orang Kristen sebagai warga kelas dua. Para tokoh agama Kristen, yang pada saat itu adalah mayoritas di Lebanon, punya peran penting dalam upaya meraih kemerdekaan Lebanon dari Kesultanan Turki. Tambah lagi dengan masuknya puluhan ribu warga Kristen Ottoman asal Armenia ke Lebanon selama Perang Dunia I, khususnya setelah pembantaian massal pada 1915 ketika mereka dianggap sebagai ancaman bagi negara Ottoman.

Sentimen Muslim di Lebanon juga tak kalah pentingnya. Berakhirnya Kekaisaran Ottoman dan didirikannya Republik Turki pada 1923 memicu kemarahan di kalangan kaum Muslim di Lebanon dan di kawasan itu yang ingin Turki tetap menjadi pemimpin dunia Muslim. Karena itu, kecenderungan sekuler dalam pemerintahan Turki, yang dibentuk oleh Presiden Kemal Ataturk, secara negatif mempengaruhi pandangan banyak Muslim Lebanon terhadap Turki.

Faktor ketiga yang menghambat hubungan baik antara Lebanon dengan Turki adalah pengakuan Turki terhadap Israel, negara yang tak diakui oleh Lebanon, pada 1950.

Selain masa singkat pada 1950-an ketika Lebanon dan Turki punya kepentingan yang sama untuk menghadapi gerakan pan-Arab Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, serta afiliasi politik yang sama pada Amerika Serikat, hanya ada sedikit sekali interaksi positif di antara kedua negara di tingkat pemerintahan.

Dalam konteks ini, kunjungan Hariri tak akan bisa terjadi, apalagi membuahkan hasil, tanpa ada faktor-faktor pendukung. Pertama, pemerintahan baru Turki�yang dikuasai Partai Keadilan dan Pembangunan�telah memprioritaskan upaya menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah. Kedua, perkembangan menggembirakan antara Turki dan Syria telah berperan penting dalam hubungan Turki dengan Lebanon setelah Syria menggunakan pengaruhnya terhadap faksi-faksi pro-Syria di Lebanon untuk mendorong negara ini melunakkan posisinya terhadap Turki.

Terlepas dari bagaimana Turki mempraktikkan sekularisme, penerapannya menjadi sebuah model dalam suatu masyarakat yang dulunya terbelah antara mayoritas Sunni�yang mencapai 45 juta�dan 20 juta penganut Alawi, yang merupakan sebuah aliran Syiah.

Lebanon masih bergulat dengan seruan publik untuk memodifikasi sistem politiknya, di mana kewenangan politik dan institusional didistribusikan secara proporsional berdasarkan perwakilan agama. Dan sekularisme menjadi suatu pilihan solusi bagi masyarakat yang mempunyai keragaman budaya dan agama. Dengan demikian, Lebanon yang multi-agama dan multi-budaya mungkin perlu belajar dari sekularitas di Turki, dan hubungan yang lebih erat dengan Turki bisa menjadi bermanfaat dalam hal ini.

Akan tetapi, pengalaman Turki tidaklah sempurna. Turki juga masih bergulat dengan adanya undang-undang yang ketika diterapkan menjadi diskriminatif terhadap agama minoritas�karena membatasi kebebasan agama dan individu orang-orang Alawi. Dan masih ada perdebatan tentang hak mengenakan jilbab di tempat dan lembaga publik seperti universitas.

Karena itu, pengalaman Turki bisa menjadi sebuah model bagi Lebanon secara prinsip meskipun tidak selalu dalam praktik. Dan karena itulah, mungkin Lebanon�dengan kebebasan agama dan politik yang dinikmati warganegaranya�bisa juga menjadi contoh bagi Turki, sehingga kedua negara bisa mendapat manfaat melalui hubungan lebih erat yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan politik serta sosial dan budaya.

###

* Dr. Mohammad Noureddine adalah guru besar Universitas Lebanon, Direktur Center for Strategic Studies, Beirut, dan Pemimpin Redaksi majalah Lebanon Choo'un al Awssat. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 26 Februari 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Kemitraan untuk perdamaian Timur Tengah, di Amerika

oleh Ziad Asali — Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 -0500

Washington, DC - Sementara ketidakjelasan tengah meliputi diplomasi dan proses perdamaian, inilah waktu yang tepat bagi kalangan masyarakat sipil untuk menyatukan pendapat bahwa konflik Israel Palestina hanya bisa diakhiri dengan pendirian negara Palestina yang berdampingan secara damai dan aman dengan negara Israel (solusi dua-negara).

Solusi dua-negara menjadi kebijakan resmi AS di bawah Presiden George W. Bush, dan sekarang menjadi prioritas kebijakan keamanan nasional di bawah Presiden Barack Obama. Solusi ini sudah diadopsi di tingkat internasional oleh Kuartet Timur Tengah (Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan PBB), Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Liga Arab dan oleh pemerintahan Israel belakangan.

Solusi ini juga telah menjadi arus utama di kalangan orang Amerika yang memantau masalah ini, dan merupakan posisi yang dianut oleh sebagian besar organisasi Arab dan Yahudi Amerika.

Di kawasan Timur Tengah, kebijakan ini hanya ditentang oleh pemerintah Iran, Hamas dan Hizbullah, dan oleh kalangan garis keras dari kelompok kanan fanatik Israel. Di Barat, oposisi terhadap kebijakan ini hanya disuarakan oleh aktivis dari kalangan ekstrem kiri dan kanan.

Meski demikian, masih banyak politik AS yang belum sepenuhnya sejalan dengan konsensus kebijakan ini.

Memang ada sisi positif, misalnya sejumlah konsensus yang tak terduga antara pemerintahan Obama dengan Kongres AS. Pendukung setia Israel di Kongres AS telah jelas-jelas mengatakan bahwa solusi dua-negara sesuai dengan kepentingan Amerika dan Israel, dan mereka telah mendukung upaya-upaya awal pemerintahan Obama untuk membuka kembali pembicaraan damai antara Israel dan Palestina serta untuk membangun pelembagaan negara Palestina.

Tetapi di sisi lain, sikap yang menggunakan logika menang-kalah�di mana jika satu pihak diuntungkan berarti pihak yang lain benar-benar kalah dan merugi, sehingga banyak energi dihabiskan untuk memperdebatkan poin-poin tertentu dan bukannya untuk mencari solusi�terus mendominasi hubungan antara pemerintah Palestina dan Israel, dan juga hubungan berbagai komunitas dan organisasi Yahudi dan Arab di Amerika.

Ketidakselarasan antara tujuan yang ingin dicapai dengan perilaku nyata di lapangan adalah sumber dari masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Obama dalam menyelesaikan konflik ini, dan masalah ini perlu segera diatasi.

Meski menganut tujuan yang sama, komunitas Arab dan Yahudi Amerika masih menghindar untuk menjalin hubungan kerjasama yang dinamis. Kerjasama lintas komunitas memang sudah mulai dilakukan kelompok-kelompok kecil dalam organisasi-organisasi itu, tetapi mayoritas dari mereka masih saling berlawanan. Upaya-upaya delegitimasi dan pencarian �bukti� untuk menyalahkan pihak lain masih menjadi retorika utama dalam perbincangan mengenai konflik Arab-Israel, hingga bisa merusak apa yang katanya diinginkan oleh kedua komunitas itu.

Sikap seperti ini bisa dimaklumi (meski sebetulnya destruktif) jika kedua belah pihak adalah dua pihak asing yang berusaha mencari jalan keluar dari konflik yang aktif dan menyakitkan. Tapi seharusnya tidak demikian dalam arena politik domestik Amerika, di mana kepentingan nasional negara ini untuk menyelesaikan konflik harusnya menjadi tujuan utama.

Pemerintahan Obama sudah mulai melangkah maju dengan membangun koalisi internasional untuk perdamaian, sudah selayaknya koalisi domestik untuk solusi dua-negara juga dibangun di negara ini.

Tujuan utama koalisi ini adalah untuk menyampaikan kepada para tokoh politik, terutama para anggota Kongres, besarnya koalisi yang menginginkan perdamaian berdasarkan solusi dua-negara dan dalamnya komitmen yang dimiliki koalisi ini terhadap solusi tersebut. Anggota Kongres dan figur publik lainnya harus diberi dukungan agar mereka benar-benar percaya pada pendekatan ini, dan yakin bahwa solusi ini menguntungkan, bukan merugikan, secara politik.

Koalisi itu harus merupakan kristalisasi dari berbagai organisasi Arab dan Yahudi Amerika. Dua komunitas ini berkepentingan baik secara politik dan emosional terhadap penyelesaian konflik ini dan juga memiliki pengetahuan yang terperinci mengenai Timur Tengah. Orang Amerika lain secara natural akan menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam isu ini.

Selain itu, karena hubungan personal dan politik mereka yang erat dengan orang-orang Palestina dan Israel, dua komunitas ini yang paling tepat untuk mendukung upaya pemerintahan Obama untuk mengajak kedua belah pihak melakukan perundingan dan akhirnya untuk mengakhiri konflik dan pendudukan di sana. Sebagai sahabat-sahabat dekat dari pihak-pihak yang bertikai di Israel dan Palestina, koalisi yang dipimpin oleh orang Arab dan Yahudi Amerika ini bisa juga memperlihatkan komitmen mereka untuk mencapai kesepakatan mengenai solusi dua-negara dan menunjukkan bahwa dua komunitas ini�baik di Amerika maupun di Timur Tengah�bisa bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama.

Perbedaan dalam nuansa dan penekanan�baik di dalam maupun di antara kedua komunitas ini�adalah alami dan sehat, karena perbedaan justru yang memunculkan debat dan mendorong ide-ide baru yang kreatif. Tujuannya bukanlah membatasi keragaman yang ada, melainkan menciptakan konstituten yang sebesar-besarnya untuk kesepakatan damai.

Koalisi seperti itu memang harus cukup luas hingga menghimpun semua organisasi yang memperjuangkan solusi dua-negara, meski mungkin mereka berbeda pendapat soal mengapa mereka mendukung solusi itu, bagaimana cara meraih tujuan itu, dan bahkan bagaimana mendefinisikan solusi itu dengan tepat. Yang kita perlukan adalah sebuah sarana hingga Arab, Yahudi dan orang Amerika lainnya yang tertarik dengan isu ini bisa memastikan semua usaha mereka ditujukan untuk mendukung isu keamanan nasional yang penting ini.

Kita semua yang ingin mengakhiri konflik ini harus bergabung bersama dalam satu tujuan, meninggalkan perilaku kuno dan kontra-produktif, serta memberikan dukungan politik yang diperlukan kepada para tokoh dari kedua belah pihak yang serius mengupayakan pencapaian solusi ini. Sudah saatnya kita menyeleraskan politik kita dengan tujuan kebijakan yang kita sepakati.

###

* Ziad Asali adalah Ketua American Task Force on Palestine dan juga Penasehat Timur Tengah untuk Search for Common Ground. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin The Forward.

Sumber: The Forward, 3 Februari 2010, www.forward.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Akar ketegangan sektarian di Mesir

oleh Osama Al-Ghazali Harb — Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 -0500

Kairo - Kekerasan sektarian menjadi fenomena yang kompleks dan menyebar luas dalam masyarakat Mesir sejak lama, dan akibatnya berujung pada timbulnya berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya.

Ada kaitan langsung dan tak terelakkan antara munculnya ketegangan-ketegangan dalam ranah politik Mesir dan sistem politik yang berjalan sejak kudeta militer pada 1952. Ketegangan sektarian merusak masyarakat Mesir lantaran kebijakan-kebijakan keliru yang dikeluarkan rezim berkuasa, seperti keputusan ceroboh dari mantan Presiden Mesir Anwar El Sadat untuk menjuluki dirinya �Presiden Muslim sebuah negara Muslim�, amandemen undang-undang dasar yang dibuatnya terhadap Pasal 2 (yang menyatakan bahwa Islam adalah salah satu sumber utama perundang-undangan), serta langkah-langkahnya untuk mendukung kehadiran kelompok-kelompok politik Islam.

Dengan memahami panggung politik Mesir sejak masa kudeta Juli 1952 akan membantu membuat kesimpulan penting. Banyak dari pendukung Perwira Merdeka (El-Dhobatt El-Ahrar), yakni gerakan tentara yang mengatur kudeta itu, punya hubungan atau bahkan pernah menjadi anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun, termasuk Nasser. Dan tak satu pun orang Kristen di kalangan mereka.

Dan di luar fakta bahwa penguasa melancarkan serangan terhadap Al-Ikhwan setelah percobaan pembunuhan mantan Presiden Gamal Abdel Nasser, yang diyakini dilakukan oleh para pemimpin Al-Ikhwan yang lain, penguasa sangat enggan memasukkan orang Kristen dalam jajaran pemerintahan, bukti bahwa komposisi rezim telah turut mengobarkan ketegangan sektarian di Mesir.

Beberapa pengamat meyakini bahwa orang Kristen di Mesir telah mendapat diskriminasi sistematis yang mengucilkan mereka dan membuat mereka sedemikian terpojok sampai-sampai sebagian mereka menjadi radikal. Keadaan menyedihkan ini bisa dihubungkan dengan tidak adanya demokrasi yang sejati di sana, yang pada gilirannya melemahkan toleransi dan harmoni serta menyulut sikap fanatik dan keras pendirian.

Potret suram yang mendominasi sektor dalam negeri Mesir kini sangatlah kontras dengan koeksistensi damai yang menandai hubungan harmonis antara mayoritas Muslim dan minoritas Kristen di tahun-tahun antara revolusi 1919 melawan pendudukan Inggris dan kudeta 1952.

Tak ayal bahwa bencana politik yang dialami Mesir setelah kudeta 1952�yang menjelma dalam sensor ketat terhadap media, peniadaan partai-partai politik, dan sikap tangan besi terhadap masyarakat sipil�memakan banyak korban dari kalangan Muslim maupun Kristen. Namun, orang Kristen lebih dirugikan karena tidak boleh menduduki pos apa pun dalam agen intelijen atau keamanan. Ketidakadilan mencolok yang menimpa minoritas Kristen ini berperan penting dalam memperparah kekecewaan politik orang Koptik.

Lebih jauh, kesadaran politik dan budaya telah sangat merosot lantaran tidak adanya pencerahan intelektual pada masa Nasser, yang mengikis nilai-nilai dasar kewarganegaraan, kesetaraan dan persatuan nasional.

Kini kita sangat membutuhkan dilancarkannya kampanye kesadaran yang mengarahkan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur toleransi agama dan meninggalkan kefanatikan. Media massa dan lembaga pendidikan bisa menyebarluaskan pesan ini.

Kita juga harus ingat bahwa kondisi ekonomi dan sosial yang menyedihkan sekarang, yang telah membuat lebih dari 30 persen penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, telah dengan mudah menjadikan Mesir tempat membiaknya penyakit-penyakit sosial seperti ekstremisme dan fanatisisme agama.

Beberapa fasilitas agama, entah Islam atau Kristen, telah digunakan dalam kampanye kejam yang mengobarkan kebencian dan menyulut ekstremisme di kedua belah pihak. Rumah-rumah Tuhan mestinya tidak digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan ide-ide keliru dan bersifat menghujat, yang semakin memperparah perpecahan di antara komunitas Muslim dan Kristen.

Kita tengah menghadapi ancaman nyata terhadap kohesi sosial dan masa depan kita sebagai sebuah bangsa. Kita harus sanggup mengatasi tantangan ini dan bersikap waspada terhadap bahaya di depan mata yang bisa merusak persatuan nasional kita.
###

* Osama El-Ghazali Harb adalah pemimpin redaksi bulanan Al Siyasa Al Dawliya yang diterbitkan Al-Ahram dan salah seorang pendiri Partai Front Demokratik. Artikel ringkasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin Daily News Egypt. Tulisan lengkap bisa dilihat di www.thedailynewsegypt.com.

Sumber: Daily News Egypt, 2 Februari 2010, www.thedailynewsegypt.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Islam di Bosnia: wawancara dengan Armina Omerika

oleh Claudia Mende — Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 -0500

Bonn, Jerman � Islam sudah ada di Bosnia sejak berabad-abad silam. Penulis lepas Claudia Mende mewawancarai ahli studi Islam di Universitas Erfurt di Jerman, Armina Omerika, tentang kemungkinan tradisi Islam Bosnia untuk menjadi model integrasi Muslim ke dalam masyarakat Eropa.

Bagaimana Islam Bosnia bisa menerima keberadaan negara Bosnia yang non-Muslim?

Armina Omerika: Pertanyaan ini muncul pertama kali pada 1878, ketika Bosnia berada di bawah kekuasaan kerajaan Austria-Hungaria. Bisa dikatakan Bosnia selalu berada di bawah �kekuasaan asing� sejak saat itu. Pada masa itu, ada debat yang memanas tentang apakah Muslim bisa hidup di negara non-Islam. Muslim reformis seperti Djemaludin Causevic, tokoh Muslim Bosnia dari tahun 1914 sampai 1930, memilih modus vivendi [kesepakatan sementara antara pihak yang bertikai agar keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai hingga penyelesaian final bisa dicapai]. Modus vivendi ini terus mengalami perubahan seiring waktu.

Apa sajakah isu-isu yang cukup kontroversial saat itu?

Omerika: Saat itu ada debat seru di kalangan intelektual Muslim dan ulama tentang sekularisasi pendidikan, status perempuan dalam masyarakat, dan pembaruan hukum Islam. Sejak Bosnia diduduki kerajaan Austria-Hungaria, penerapan hukum Islam di Bosnia dibatasi hanya pada hukum keluarga dan waris.

Satu isu yang cukup kontroversial pada waktu itu adalah seberapa bebaskah perempuan bisa berada di ruang publik. Masalah bank Islam dan bunga juga didiskusikan, dan juga bagaimana komunitas Muslim menerima struktur administrasi dan sistem kekuasaan yang non-Islam. Banyak hal dalam ranah kehidupan Muslim yang tersekularisasi sedikit demi sedikit. Meski demikian, dorongan untuk memperbaharui hukum Islam dan untuk mensekulerkan masyarakat muncul dari komunitas Muslim Bosnia sendiri, tidak dari luar.

Dengan kata lain, tidak ada yang bisa diraih jika hanya karena tekanan dari luar?

Omerika: Tidak ada yang bisa diraih tanpa adanya debat di kalangan Muslim sendiri. Di Eropa khususnya, komunitas Muslim sangatlah beragam. Mereka sering saling tidak sepaham dan tak terhubung dengan baik. Oleh karenanya, dialog di dalam komunitas Muslim menjadi syarat utama untuk menyelesaikan problem integrasi Muslim dalam masyarakat Eropa.

Bagaimana situasi di Bosnia selama masa kekuasaan Komunis?

Omerika: Sekularisasi di Bosnia mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Komunis [mulai pada 1940-an]. Meski akar-akar sekularisasi berasal dari kelompok-kelompok Muslim dan debat di kalangan mereka pada awal abad ke-20, penguasa Komunis menerapkan sekularisasi dari atas dan menggunakan kebijakan-kebijakan represif pada komunitas Muslim. Sekularisasi diimplementasikan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokratis kontemporer.

Apakah sekularisasi yang dipaksakan ini mendorong kebangkitan kembali keagamaan?

Omerika: Sejak pertengahan 1960-an, ada fase liberalisasi dan sedikit kebebasan beragama, yang mendorong kebangkitan kembali keagamaan. Gerakan-gerakan yang semi-legal dan jaringan-jaringan informal yang sebelumnya menjadi gerakan bawah tanah bisa berbicara dengan bebas di negara Komunis saat itu.

Apakah Islam dan nasionalisme Bosnia saling melengkapi?

Omerika: Sejak Perang Bosnia [dari 1992 hingga 1995], komunitas Muslim mendukung bentuk nasionalisme politik dimana identitas bangsa disamakan dengan identitas politik dan agama. Selain itu, berbagai aliansi telah berulang kali dibentuk antara komunitas Muslim dengan berbagai partai orang Bosniak (Muslim Bosnia) di Bosnia Herzegovina yang memiliki pandangan nasionalis.

Di sisi lain, komunitas Muslim di Eropa Barat umumnya adalah Muslim yang bermigrasi ke sana sejak 1950-an. Sejak saat itu, keragaman komunitas Muslim di kawasan ini terus berkembang. Keragaman ini tidak hanya dari sisi etnis, tapi juga dari sisi teologis. Ada hambatan bahasa, etnis dan doktrin di kalangan Muslim di Eropa Barat sehingga tak mungkin rasanya untuk mentransfer aspek-aspek dalam komunitas Muslim Bosnia ke kawasan lain di Eropa.

Bagaimana dengan aspek teologis? Bisakah aspek teologis Muslim Bosnia menjadi model?

Omerika: Di Bosnia, tradisi wacana Muslim yang terbuka sebetulnya setua komunitas Muslim itu sendiri. Memang ada arus yang konservatif saat ini, tetapi mereka juga menjadi bagian dari debat yang berlangsung itu.

Satu pencapaian penting Islam Bosnia adalah didirikannya kembali Fakultas Studi Islam di Sarajevo pada 1977. Cendekiawan Muslim seperti Enes Karic dan Fikret Karcic, yang bekerja di satu-satunya fakultas Islam yang ada di universitas negeri di Eropa, telah mengembangkan konsep-konsep baru bagi integrasi Islam ke dalam negara sekuler.

Apakah status Islam merupakan isu yang hangat di Bosnia?

Omerika: Mufti Mustafa Ceric cukup kontroversial saat ini. Banyak yang menuduhnya sebagai pemain politik dan melanggar batas-batasnya sebagai pemimpin keagamaan. Mereka juga mengatakan bahwa ia mencampurkan Islam dengan politik dan mengancam karakter sekuler negara Bosnia.

Selain itu, Salafisme [gerakan Sunni konservatif yang berasal dari Saudi Arabia] dan usaha-usaha dakwahnya juga merupakan tema reguler dalam pers Bosnia. Sebaliknya, tak ada sedikit pun wacana mengenai kelompok Kristen konservatif dari Amerika yang melakukan gerakan misionari kepada anak-anak muda Muslim, Katolik dan Kristen Ortodoks di sana. Demikian halnya soal eratnya hubungan antara Gereja Ortodoks Serbia dengan struktur negara. Debat mengenai Islam dan perannya dalam masyarakat bisa menjadi wacana awal bagi debat mengenai agama secara umum.

###

* Claudia Mende adalah penulis lepas. Armina Omerika adalah profesor muda Universitas Erfurt, Jerman. Artikel ringkasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground seizin Qantara.de. Untuk wawancara lengkapnya silahkan baca di www.qantara.de.

Sumber: Qantara.de, 12 Februari 2010, www.qantara.de
Telah memperoleh izin publikasi.

Pentingnya Kashmir bagi perdamaian kawasan

oleh Riyaz Wani — Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 -0500

Srinagar, Kashmir � Akhirnya, serangkaian konferensi dan pertemuan memberi kita secercah harapan akan penyelesaian sengketa antara India dan Pakistan tentang Kashmir yang sudah berlangsung selama 62 tahun. Jika upaya-upaya ini berhasil, tak hanya akan memperbaiki hubungan yang sudah lama bermasalah di antara dua negara tetangga yang punya senjata nuklir itu, tapi juga bisa membantu proses perdamaian di negara tetangga mereka, Afghanistan.

Kashmir telah menjadi pusat sengketa wilayah yang berkepanjangan antara Pakistan dan India, yang telah beberapa kali meletuskan perang, dan membuat India melancarkan operasi militer, yang masih berlangsung, untuk melawan para militan separatis Kashmir. Rivalitas dan kecurigaan antara India dan Pakistan selama beberapa dasawarsa, telah menyebabkan keduanya menjalankan misi yang berseberangan di Afghanistan. Pakistan menginginkan adanya rezim di Kabul yang pro-Islamabad untuk meraih tujuan strategisnya guna mengurangi pengaruh India. Sementara, India ingin pemerintahan yang pro-New Delhi agar Pakistan tidak bisa mengambil keuntungan.
Sebuah solusi bagi Kashmir akan setidaknya mengurangi defisit kepercayaan di antara India dan Pakistan, dan sangat mungkin mendorong kerjasama untuk masalah Afghanistan.

Selama beberapa bulan terakhir, India dan Pakistan terlibat dalam dialog-dialog tertutup mengenai Kashmir di Bangkok, menghadirkan orang-orang seperti mantan Duta Besar Pakistan untuk India, Aziz Khan, dan A. S. Dullat, mantan kepala intelijen eksternal India, Research and Analysis Wing (RAW). Pada saat yang bersamaan, proses ini juga ditopang oleh diskusi-diskusi �belakang panggung� antara New Delhi dan kelompok separatis moderat Kashmir, diantaranya melalui All Parties Hurriyat Conference, untuk membahas isu-isu seputar hubungan India-Kashmir.

Meskipun tidak secara publik diakui oleh Amerika Serikat, upaya-upaya ini ditengarai karena perluasan peran Perwakilan Khusus AS untuk Afghanistan dan Pakistan, Richard Holbrooke. Bahkan Mike Mullen, Kepala Panglima Militer AS, baru-baru ini menyatakan bahwa kepentingan AS di kawasan diwujudkan dengan mendorong semua upaya agar �negara-negara penting ini [India dan Pakistan] mulai menghidupkan kembali proses �belakang penggung� mengenai Kashmir.�
Di kalangan masyarakat sipil, beberapa konferensi diselenggarakan antara September hingga Desember 2009, yang membahas kontroversi seputar Kashmir, dan dihadiri oleh para intelektual, politisi dan aktivis masyarakat sipil dari kedua negara.

Salah satu konferensi, �A Roadmap to Peace�, yang diselenggarakan pada bulan Desember di New Delhi, menyerukan dilanjutkannya kembali dialog yang terhenti di antara kedua negara. Sebelumnya, dua konferensi intra-Kashmir juga digelar pada bulan Oktober di Srinagar dan London. Tujuan umum prakarsa-prakarsa ini adalah untuk mencari jalan agar India dan Pakistan mendamaikan perbedaan mereka dan fokus pada penanganan-bersama terorisme di kawasan, dari Kabul hingga Kashmir.

Meskipun secara kumulatif upaya-upaya ini berpengaruh dalammembantu kedua negara melangkah menuju perdamaian di Asia Selatan, masih ada jalan panjang yang membentang. Juga masih ada kemungkinan akan buyarnya seluruh proses itu jika pemerintah India dan Pakistan gagal menindaklanjuti dan meneruskan upaya-upaya yang tengah berlangsung.

Namun kedua negara akan bertemu lagi dalam pertemuan tingkat tinggi konferensi Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Kawasan (SAARC) April nanti di Bhutan. Selain itu India juga telah mengisyaratkan kesediaannya untuk memulai sebuah dialog formal melalui pertemuan Menteri Luar Negeri Pakistan dan India bulan ini.

Ada beberapa faktor yang penting dalam pertemuan yang baru-baru. Yang pertama adalah geopolitik kawasan, di mana perang di Afghanistan menjadi intinya. Situasi di Kabul, di mana Taliban kini dianggap sebagai bagian dari solusi politik, telah secara tiba-tiba mengurangi kemampuan India untuk mempengaruhi hasil di negara yang terkoyak perang itu.

Karenanya, Pakistan menjadi pemegang posisi kendali yang lebih besar, di mana kesediaan Pakistan untuk menjaga kepentingan India di Afghanistan dan perannya sebagai salah satu pihak dalam pengupayaan perdamaian dan keamanan di sana, bisa memberi dorongan bagi normalisasi hubungan antara India dan Pakistan. Pada sisi lain, Pakistan akan mendapat keuntungan dari hubungan baiknya dengan India guna memastikan berlanjutnya stabilitas di wilayah perbatasan timurnya.

Tantangan di hadapan India dan Pakistan tidaklah hanya untuk menangani sengketa soal Kashmir, yang menjadi pangkal perdebatan yang berkepanjangan dan buruknya hubungan di antara mereka, tapi juga untuk memastikan kebijakan dan posisi mereka yang selama ini berbeda soal Afghanistan bisa sejalan. Sementara pertaruhan di Kabul semakin besar setiap hari, babak baru dari hubungan bilateral antara India dan Pakistan akan menjadi harapan.

###

* Riyaz Wani adalah seorang jurnalis asal Kashmir yang bekerja untuk harian terkemuka India, The Indian Express. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 19 Februari 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Pertemuan lintas agama memperkuat pengertian antara Amerika dan Indonesia

oleh Lilian Budianto — Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 -0500

Jakarta � Pada 25 hingga 27 Januari lalu, Indonesia dan Amerika Serikat memulai langkah untuk memperkuat ikatan sosial budaya antara mereka dengan menggelar dialog lintas agama bilateral pertama di Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 20 delegasi dari Amerika Serikat, termasuk pejabat pemerintah, uskup, dan kalangan masyarakat sipil AS. Dari Indonesia, ada 30 peserta yang meliputi para tokoh dua organisasi Muslim terbesar di Indonesia�Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, juga para tokoh agama Kristen, Budha, dan Hindu, serta para akademisi agama dari berbagai universitas.

Zainal Abidin Bagir, cendekiawan Muslim dari Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta�yang telah mengirim puluhan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan agama di Amerika Serikat, dan sebaliknya � mengatakan bahwa pertemuan tersebut penting bagi para peserta Indonesia untuk berhubungan dengan orang-orang Amerika, sehingga mereka bisa belajar tentang Amerika Serikat dan kebijakan-kebijakan yang menjunjung tinggi hak-hak minoritas Muslimnya.

�Interaksi yang lebih sering akan memungkinkan adanya pengertian yang lebih baik karena ... kelompok garis keras tertentu menganggap Amerika Serikat sebagai musuh nomor wahid mereka karena dan menganggap negara ini telah menzalimi Muslim di seluruh dunia,� ujar Bagir.

Para peserta dalam konferensi lintas agama AS-Indonesia itu sepakat untuk bekerjasama dalam empat isu�kemiskinan, pendidikan, perubahan iklim, dan tatakelola pemerintahan yang baik. Sayangnya, deklarasi bersama yang mereka hasilkan tidak merinci bentuk-bentuk kerjasama yang menjadi tindak lanjut konferensi ini. Tanpa adanya komitmen untuk menjalankan prakarsa-prakarsa spesifik, konferensi ini bisa jadi hanya menjadi sebuah ajang berbicara tanpa tindakan nyata.

Sejalan dengan ini, Jean Duff, Direktur Eksekutif Center for Interfaith Action on Global Poverty, Washington DC, mengemukakan bahwa deklarasi bersama itu diharapkan menjadi dasar komunikasi lebih lanjut dan kesalingmengertian di antara kelompok masyarakat sipil di Indonesia atau Amerika Serikat, khususnya tentang praktik Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, yang banyak berbeda dari bagaimana Islam dipraktikkan di dunia Arab.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering digambarkan oleh pemerintah Barat sebagai sebuah model di mana mayoritas Muslim bisa hidup berdampingan secara damai dengan para penganut agama lain. Undang-Undang Dasar menjunjung tinggi hak-hak minoritas, dan pemerintah tidak membuat kebijakan-kebijakan nasionalnya atas dasar ajaran-ajaran agama.

Menurut seorang peserta, William F. Vendley, Sekretaris Jenderal Religions for Peace, sebuah organisasi non-pemerintah yang berpusat di New York, �Pemerintah AS sangat terkesan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia pada pluralisme. Mereka menyambut baik keragaman ... Mereka melihat Indonesia sebagai sebuah model bagi suatu masyarakat yang beragam secara agama, namun berjalan secara harmonis dan damai.�

Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mendorong dialog lintas agama secara ekstensif di forum-forum internasional sebagai alat untuk memerangi terorisme yang dipicu oleh mispersepsi dan kurangnya interaksi konstruktif di antara para penganut agama yang berbeda. Pemerintah Indonesia telah memprakarsai dialog lintas agama bilateral dengan sejumlah negara, termasuk Austria, Kanada, Inggris, Italia, Lebanon, Belanda, Rusia, dan Vatican. Di tingkat kawasan, Indonesia berpartisipasi aktif dalam dialog-dialog lintas agama yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI/OIC) dan Pertemuan Asia Eropa (Asia Europe Meeting, ASEM).

Sebagai bagian dari pertemuan itu, para peserta juga mengunjungi sebuah pesantren untuk melihat kehidupan keseharian para santri. Selama ini banyak mispersepsi muncul tentang pesantren di kalangan masyarakat Barat, yang sering menganggapnya sebagai lembaga yang mendidik para teroris muda. Padahal di sebagian besar pesantren, banyak di antaranya justru mengutamakan kegiatan belajar mengajar mereka untuk memastikan para santrinya bisa bersaing secara akademis dengan mereka yang belajar di sekolah-sekolah umum non-agama.

Ketua delegasi AS, Pradeep Ramamurthy, Direktur Senior untuk Urusan Kerjasama Global di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengatakan bahwa Washington menyambut ajakan kerja sama dengan kelompok-kelompok agama di Indonesia yang punya kemampuan untuk mengerahkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan banyak isu. Organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia mempunyai program-progam yang telah lama berjalan, yang ditujukan untuk memperbaiki kehidupan dan standar hidup masyarakat akar rumput.

Hubungan yang terjalin akibat lokakarya ini setidaknya memberi landasan awal untuk mengubah persepsi publik tentang Indonesia, dari negara tempat ledakan bom dan ekstremisme, menjadi mitra damai Amerika Serikat, yang menunjukkan wajah sejati Islam di Indonesia.

###

* Lilian Budianto adalah wartawan The Jakarta Post, surat kabar berbahasa Inggris di Jakarta. Pandangan-pandangan di artikel ini adalah milik penulis pribadi dan tidak mewakili pandangan The Jakarta Post. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 19 Februari 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Bebaskan Muslim Amerika dari hukuman kolektif

oleh Sahar Aziz — Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 -0500

Washington, DC � Terbongkarnya upaya persekongkolan teroris Muslim di Amerika baru-baru ini telah memicu tuduhan radikalisasi yang berlebihan terhadap seluruh Muslim. Akibatnya, ada tekanan yang memaksa para pemimpin Muslim Amerika untuk terlibat dalam upaya konter-radikalisasi, yang sebetulnya sukar dimengerti artinya.

Sebenarnya ketimbang menghabiskan sumber daya yang terbatas untuk program-program yang mengasumsikan kesalahan kolektif, alangkah baiknya upaya-upaya dilakukan untuk mengarahkan kembali keluhan yang ada ke dalam kebebasan berbeda pendapat yang dilindungi konstitusi.

Fokus pada konter-radikalisasi keliru karena dua alasan. Pertama, wacana tentang radikalisasi tidak jauh beda dari pengulangan kesalahan masa lalu yang merancukan perbedaan pendapat politik yang sah dengan kegiatan terlarang. Kedua, tidak ada cukup bukti mengenai radikalisasi sistemik yang melanggar hukum dilakukan oleh orang-orang Muslim Amerika.

Sebagian besar orang akan sepakat bahwa menggunakan upaya kekerasan untuk menjalankan agenda politik adalah radikal dan patut diganjar hukuman. Namun, seolah terserang amnesia, wacana publik Amerika telah mengulang lagi penyalahgunaan istilah �radikal� untuk melabeli baik tindakan kriminal ataupun perbedaan pendapat politik yang berbeda.

Mari tak mengulang kesalahan masa lalu. Selama masa Red Scare (Takut Ancaman Merah, yakni periode menguatnya anti-komunisme di Amerika�ed.), menyusul perang dunia pertama, dan merebaknya McCarthysme (praktik politis untuk menuduh ketidakloyalan, subversi atau pengkhianatan seseorang tanpa mengindahkan bukti�ed.) pada 1950-an, para imigran dan penganut agama minoritas selalu dijadikan kambing hitam lantaran ketakutan terhadap komunisme. Setelah dilabeli sebagai radikal, banyak diantara mereka yang dideportasi dan dipenjarakan secara massal.

Sejak serangan teroris 11 September, komunitas Muslim Amerika telah menjadi sasaran kecurigaan berlebihan oleh pemerintah dan publik. Dan setiap kali ada dugaan kegiatan teroris yang dilakukan oleh beberapa orang, kecurigaan kolektif terhadap enam juta Muslim di Amerika meningkat.

Ambil contoh misalnya kasus pemuda Somalia Amerika yang, tanpa sepengetahuan orangtua mereka, kembali ke Somalia untuk ikut berjuang dalam perang saudara atas nama sebuah organisasi teroris. Ia hanyalah bagian di antara 20-an orang dari hampir 100.000 orang Somalia di Amerika. Tapi, perbuatan jelek segelintir orang dari penganut agama minoritas telah membuat para pejabat pemerintah dan warga masyarakat menyimpulkan adanya radikalisasi sistemik di kalangan Muslim.

Akibatnya, umat Muslim harus menjalani pemeriksaan ketat di bandara dan mendapatkan pengawasan ketat di masjid. Sebagian orang percaya para pemimpin agama mereka menjadi target deportasi atau taktik pemaksaan oleh penegak hukum dan, dalam kasus Imam Luqman Ameen Abdullah dari Detroit, dibunuh dengan semena-mena.

Banyak Muslim Amerika merasa mereka diperlakukan sebagai �pasukan kelima� (orang-orang yang ingin AS kalah dalam Perang Melawan Teror�ed.) karena loyalitas mereka kepada Amerika dipertanyakan hanya karena perbuatan buruk segelintir anak muda. Ketakutan mereka wajar jika melihat hasil jajak pendapat Gallup yang baru di mana lebih dari 50 persen orang Amerika mempunyai pandangan �yang tidak terlalu baik� atau �tidak baik sama sekali� tentang Islam.

Dalam kasus lain yang tidak terkait, lima pemuda Muslim terbang ke Pakistan diduga untuk bergabung dengan sebuah organisasi teroris, lagi-lagi tanpa sepengetahuan keluarga mereka. Perilaku mereka menyulut kembali tuduhan tentang radikalisasi di kalangan Muslim di Amerika.

Terlepas mereka salah atau tidak, adilkah bila kita mengaitkan perbuatan mereka dengan enam juta orang yang kebetulan adalah Muslim?

Tentu tidak.

Hukuman kolektif oleh masyarakat merusak prinsip dasar Amerika bahwa individu harus bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan tidak atas perbuatan yang dilakukan orang lain dari etnis, ras, atau agama yang sama.

Prinsip ini dianut setelah terbukanya kedok Unabomber (nama samaran pembunuh misterius yang sering mengirim bom selama belasan tahun sebelum tertangkap pada 1996�ed.) dan penangkapan Timothy McVeigh (veteran Amerika pelaku pemboman sebuah gedung di Oklahoma pada 1995 yang menewaskan 168 orang�ed.). Semua orang kulit putih tidak kemudian serta merta diduga melakukan tindakan kriminal. Jadi, menyimpulkan radikalisasi Muslim yang sistemik berdasarkan perbuatan buruk yang tak ada hubungannya dari segelintir orang, menunjukkan standar ganda yang nyata.

Lagi pula, melabeli orang yang dituduh melakukan kegiatan melanggar hukum sebagai radikal, dan bukannya kriminal, bisa merancukan antara pandangan politik tak populer dengan kegiatan melanggar hukum. Amandemen Konstitusi Amerika yang pertama melindungi perbedaan pendapat, khususnya pendapat yang tidak populer. Menjadi radikal tidaklah melanggar hukum selama seseorang tidak melanggar undang-undang tertentu�ajaran Amerika yang kini dianut oleh para pendukung gerakan protes berjuluk Tea Party yang secara aktif menentang kebijakan Presiden AS Barack Obama. Meski Muslim Amerika yang mengkritisi kebijakan Amerika atas alasan apa pun, entah berkaitan dengan agama atau tidak, sama dilindunginya dengan teman-teman sebangsa mereka, orang-orang Muslim lainnya bisa jadi khawatir berbedanya pendapat mereka akan disalahmengerti sebagai tanda-tanda radikalisasi yang melanggar hukum.

Daripada buru-buru menyatakan adanya radikalisasi yang menyebar luas, dan menuntut pemuda yang tidak punya hubungan dengan mereka yang dituduh terlibat terorisme menjadi target prakarsa konter-radikalisasi, lebih baik kita mendidik semua pemuda berlatar belakang apa saja bagaimana caranya mengungkapkan perbedaan pandangan dengan baik.

Saat ini adalah masa-masa sulit bagi orang Amerika. Orang Amerika dari semua lapisan dibuat frustasi, atau setidaknya kecewa, oleh pemerintah mereka. Amerika menghabiskan miliaran dolar untuk perang di Afghanistan dan Irak, sementara tingkat pengangguran kini tertinggi dalam beberapa dasawarsa terakhir, paling banyak di kalangan pemuda. Banyak orang Amerika, termasuk yang Muslim, menentang keterlibatan militer AS di luar negeri atas alasan politik atau agama, sementara yang lain menentangnya karena mereka berpendapat dananya lebih baik dibelanjakan untuk ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di AS. Namun, tak seperti saudara sebangsa mereka, banyak Muslim Amerika boleh jadi tak merasa bebas mengungkapkan keluhan mereka mengingat adanya kecurigaan terhadap radikalisasi kolektif di kalangan mereka.

Karena itu para pemimpin masyarakat yang peduli dengan kegiatan teroris segelintir pemuda Muslim di Amerika harus memfokuskan upaya mereka pada mengajari anak muda menyalurkan keluhan mereka lewat cara-cara penyampaian protes yang baik dan benar. Dorong mereka untuk bersuara dan bicara bebas tentang pandangan mereka soal perang, ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Ajari mereka bagaimana berorganisasi, berunjuk rasa, berhubungan dengan para pejabat terpilih, dan berpartisipasi dalam kampanye-kampanye akar rumput secara benar.

Dan ketika mereka melakukannya, pemerintah tak seharusnya salah menafsirkan perbedaan pendapat mereka dengan menciptakan Red Scare versi abad ke-21.

###

* Sahar Aziz (saziz@bordc.org) adalah seorang pengacara hak sipil yang bekerja untuk Bill of Rights Defense Committee di Washington, DC. Artikel ringkasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin penulis. Tulisan lengkap bisa dilihat di www.altmuslim.com.

Sumber: altmuslim.com, 10 Februari 2010, www.altmuslim.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Menghilangkan defisit kepercayaan dalam hubungan AS dan dunia Muslim

oleh Huma Yusuf — Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 -0500

Karachi, Pakistan - Dalam pertemuan para blogger Karachi di suatu sore minggu lalu, Farah Pandith, Utusan Khusus AS bagi Masyarakat Muslim, ditanya, �bisakah seseorang melakukan lebih dari satu hal dalam satu waktu?�

Pertanyaan ini diajukan untuk lebih memahami kenapa perbincangan mengenai hubungan antara Amerika dan dunia Muslim hanya terpaku pada isu-isu yang berkaitan dengan konteks �perang melawan terror�. Farah Pandith berusaha menjelaskan bahwa meski pemerintahnya saat ini tengah sibuk berpolemik tentang serangan pesawat nirawak dan aksi-aksi perusahaan pengamanan swasta Blackwater di Afghanistan, rakyat Amerika dan masyarakat Muslim dunia bisa memulai kerjasama di tingkat akar rumput.

Optimisme Pandith terhadap peran hubungan antar masyarakat (people to people) dalam menguatkan hubungan antara Amerika Serikat dan masyarakat Muslim adalah landasan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama. Malah, posisi yang dijabat Pandith sendiri adalah bukti komitmen pemerintah AS untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan dunia Muslim. Farah Pandith memang utusan khusus pertama yang ditunjuk pemerintah AS bagi masyarakat Muslim.

Sudah setahun Obama memegang jabatan kepresidenan, tapi hubungan antara Amerika Serikat dan dunia Muslim masih saja kaku. Kekakuan ini bisa jadi karena beberapa hal: penambahan jumlah pasukan di Afghanistan; meluasnya pengaruh al-Qaeda di Yaman; diperketatnya langkah-langkah pengamanan oleh Kantor Urusan Keamanan Transportasi AS kepada pengunjung yang berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, dsb.

Di kampus-kampus, di jalanan, dan di internet, kaum muda Muslim semakin banyak yang mengutarakan kekecewaan padaObama yang menurut mereka hanya pandai bicara, tapi tak bisa melangkah ketika tiba saatnya bertindak.

Di situlah peran Pandith menjadi penting. Kepada Dawn.com, ia menyampaikan bahwa rakyat Amerika dan Muslim bisa berbincang tentang isu-isu di luar isu keamanan, dan lebih penting lagi mereka bisa menjalin hubungan di tingkat P to P (people to people), alih-alih di tingkat politik. Ia membayangkan semakin bertambahnya kerjasama antara rakyat Amerika dan masyarakat Muslim dalam sektor pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga melalui prakarsa-prakarsa kewirausahaan.

Menurut Pandith, Amerika Serikat bisa membantu membangun jaringan orang-orang yang memiliki pandangan yang serupa di dunia Muslim. Pemerintah AS bisa menjadi �penyelenggara pertemuan, fasilitator, dan mitra intelektual,� dan membantu menjalin kerjasama berdasarkan ide dan tujuan yang sama.

�Kami ingin pergerakan masyarakat yang dimulai dari akar rumput. Kami menyarankan kedutaan-kedutaan kami untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat di mana mereka berada.�

Keberhasilan Pandith menjalin hubungan dengan masyarakat akar rumput sangat tergantung pemanfaatan kekuatan media sosial untuk melintasi batas geografis, sosial maupun budaya. Karena itulah ia bertemu dengan sejumlah blogger dalam kunjungannya ke Karachi. Dengan memperhatikan blog dan jejaring sosial, Pandith juga berharap bisa lebih memahami kebutuhan dan aspirasi berbagai masyarakat Muslim.

Ia menekankan perlunya memahami kondisi masing-masing masyarakat Muslim. Ia menunjukkan bahwa sejak 11 September 2001, ratusan studi telah dilakukan untuk mengaji bagaimana Muslim berpikir dan mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan. Bahkan kajian-kajian itu sudah disebarluaskan di Amerika Serikat.

�Tapi pernahkah kita menanyakan langsung kepada masyarakat Muslim apa yang mereka pikirkan dan butuhkan?� tanya Pandith.

Jika, media sosial merupakan kunci bagi munculnya pemahaman dan kerjasama yang lebih baik, kewirausahaan, menurut pemerintah Obama, menjadi landasan utama dalam menjalin kerjasama jangka panjang antara rakyat Amerika dan umat Islam. Musim semi ini, sekitar 150 pengusaha Muslim diundang untuk menghadiri Presidential Summit on Entrepreneurship (Pertemuan Tingkat Tinggi Kewirausahaan) yang berlangsung selama dua hari di Washington, DC. Pertemuan ini merupakan upaya awal untuk mengeratkan hubungan antara pemimpin bisnis dan wirausahawan sosial di Amerika Serikat dan dunia Muslim.

Tapi agar kerjasama nyata ini, terutama dalam kewirausahaan yang beragam dan berjangka panjang, berlangsung baik, pemerintahan Obama harus menangani masalah kurangnya kepercayaan masyarakat Muslim kepada Amerika Serikat. Agar benar-benar sukses, visi Pandith untuk meningkatkan frekuensi interaksi dan kerjasama antar masyarakat harus terlaksana dalam suasana di mana Amerika Serikat dipandang sebagai negara adikuasa yang benar-benar menghormati Muslim.

Tak hanya itu, mobilisasi di tingkat akar rumput ini juga harus dibarengi dengan sikap bijak pihak penyelenggara negara agar umat Islam terutama mereka yang muda yakin bahwa kerjasama ini merupakan prioritas pemerintahan AS dan bukan sekadar basa-basi.

Di Kairo tahun lalu, Obama pernah mengatakan bahwa ia menolak �pandangan sebagian orang di Barat yang mengatakan bahwa perempuan yang memilih untuk menutup rambutnya itu tak setara.� Pada saat itu, komentar ini dipahami sebagai penolakan implisit terhadap prakarsa Presiden Nicolas Sarkozy untuk melarang burqa di Perancis. Sekarang ketika pelarangan itu akan diberlakukan, Obama diam tak bereaksi.

�Pemerintah Amerika harus menghormati keputusan sebuah negara yang berdaulat,� kelit Pandith. Mungkin benar. Tetapi justru dalam isu panas seperti inilah masyarakat Muslim akan sangat menyambut baik keterlibatan Amerika Serikat. Setelah itu, interaksi antar masyarakat pasti akan tumbuh dengan sendirinya.

###

* Huma Yusuf adalah jurnalis lepas di Karachi, Pakistan. Artikel ringkasan ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground seizin penulis. Tulisan lengkap bisa dibaca di www.dawn.com.

Sumber: Dawn.com, 10 Februari 2010, www.dawn.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Apa yang akan Muhammad lakukan?

oleh Asma Uddin — Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 -0500

Washington, DC � Cendekiawan dan penulis Omid Safi dikenal oleh banyak Muslim Amerika selaku orang yang berada di garis depan gerakan Muslim Progresif, yang melihat khazanah spiritual Islam sebagai wahana untuk menggalakkan keadilan sosial dan pluralisme. Dalam buku terbarunya, Memories of Muhammad: Why the Prophet Matters (Kenangan tentang Muhammad: Mengapa Sang Nabi Berarti) (Harper Collins), Safi menelusuri asal-usul spiritualitas itu, yakni karakter dan pribadi Nabi Muhammad SAW.

Bagi Muslim, buku ini menyerukan untuk kembali pada akar-akar spiritual kita, satu unsur keimanan yang tampaknya semakin hilang dalam narasi sosial tentang Islam belakangan ini. Bagi non-Muslim, penjelasan Safi tentang Nabi Muhammad sebagai perantara antara manusia dan Tuhan, dan meneladaninya dapat mendekatkan seseorang dengan Tuhan, bisa menjelaskan hubungan antara umat Islam dengan nabinya. Buku ini membantu non-Muslim untuk menyelami perasaan orang-orang Muslim yang taat. Pada saat ini, ketika Nabi Muhammad sedemikian disalahpahami, ikatan emosional seperti itu bisa membantu mengobati luka konflik antaragama.

Yang membuat karya Safi ini luar biasa�dan juga relevan�adalah caranya menjalin detil-detil sejarah biografi Nabi Muhammad dengan bagaimana sejarah itu telah ditafsirkan dan diteladani oleh Muslim. Misalnya, perjalanan Nabi dari Mekah ke Yerussalem dan kemudian dari Yerussalem ke Langit untuk berjumpa dengan Penciptanya�yang dianggap sebagian Muslim sebagai perjalanan fisik dalam satu malam, tetapi dianggap sebagai mimpi atau perjalanan rohani oleh sebagian yang lain�menandai keterkaitan beliau dengan pesan yang dibawa Nabi Isa dan Musa sekaligus penyatuan sejatinya dengan Yang Maha Agung.

Paruh pertama perjalanan ini, serta pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Nuh, Harun, Musa dan Ibrahim dalam paruh keduanya, menggarisbawahi keserupaan dan kesucian agama-agama Samawi. Beberapa Muslim menolak cara penafsiran seperti ini; mereka lebih memilih untuk percaya bahwa Qur�an mengungguli, bukan menguatkan ajaran kitab-kitab agama lain. Memang ada detil-detil teologis yang tidak akan bisa disepakati oleh tiga agama monoteis ini. Tetapi banyak sekali bukti dalam al-Qur�an yang menunjukkan adanya keterkaitan mendasar antara Islam, Yahudi dan Kristen dan tradisi-tradisi spiritual lainnya.

Qur�an menyebut Nabi Muhammad sebagai rasul bagi seluruh umat manusia dan menekankan bahwa setiap nabi membawa risalah yang sama, dan seseorang tidak boleh mengutamakan nabi yang satu daripada yang lain. Inti risalah Nabi Muhammad adalah tentang kepasrahan spiritual kepada Yang Maha Agung, sehingga mereka yang menganut prinsip-prinsip ini disebut sebagai �muslim� (orang yang berserah diri kepada Tuhan).

Perilaku yang baik adalah inti keimanan seseorang karena penyerahan diri kepada Yang Agung adalah mengenai apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. Muslim dengan demikian tidak lagi menjadi sekadar identitas, tetapi cara tentang bagaimana menjadi dan berbuat. Pencarian Kebenaran (dengan k besar) menjadi proses yang membutuhkan daya upaya; sebuah proses yang berakar pada penyerahan diri kepada Tuhan melalui, salah satunya, berjuang untuk keadilan sosial.

Biografi Nabi Muhammad yang ditulis Safi bertujuan untuk melakukan itu, yakni menarik kembali perhatian pembaca pada sosok yang kepadanya Qur�an diwahyukan. Benar kata Safi, seorang Muslim modernis bisa saja memahami peran Nabi Muhammad tak lebih dari �petugas pengantar paket UPS�. Ia mengantarkan wahyu Tuhan berupa al-Qur�an di pintu-pintu (jiwa) setiap manusia; petugas itu mungkin berhenti sebentar untuk mendapatkan tanda tangan guna memastikan paket yang ia bawa telah diterima, untuk kemudian berangkat dan tidak pernah kembali lagi.�

Tetapi kalangan modernis tersebut di atas melupakan �tradisi kesalehan ritual, serta praktik pembelajaran dan spiritual� yang sebetulnya ada dalam kenangan tentang Nabi Muhammad. Mereka juga kehilangan fakta bahwa penyucian spiritual hanya bisa terjadi dengan menerapkan pesan Nabi melalui perbuatan yang dilengkapi kesadaran sosial. Buku Safi menggali kenangan ini untuk menghidupkannya lagi, sekaligus menggali tradisi yang ada bersamanya, dan seruan untuk menganut Islam melalui pendalaman karakter diri.

Bab kesimpulan buku ini dengan tepat sekali diarahkan untuk menjawab satu pertanyaan,�Apa yang akan Nabi Muhammad lakukan?� Pertanyaan inilah yang menghadirkan kembali Nabi Muhammad dalam konteks kekinian, dan membuat kenangan tentang beliau hidup kembali. Seperti yang dicatat Safi, di era modern ini banyak Muslim yang berusaha memerangi stereotip dan miskonsepsi dengan berusaha menjelaskan apa yang keliru tentang Islam dan nabinya. Tapi pertanyaan bab terakhir buku ini justru menggali kembali pesan inti Nabi Muhammad tentang belas kasih untuk menemukan apa sebetulnya dan bagaimana seharusnya Islam itu.

###

* Asma Uddin adalah editor tamu di altmuslim.com dan Pemimpin Redaksi Altmuslimah. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin penulis.

Sumber: On Faith, 5 Februari 2010, newsweek.washingtonpost.com/onfaith
Telah memperoleh izin publikasi.

Peran Muslim Amerika dalam mencegah ekstremisme

oleh Parvez Ahmed — Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 -0500

Jacksonville, Florida � Sebuah laporan penelitian yang dilakukan para peneliti dari Duke University dan University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) menyatakan bahwa jumlah Muslim Amerika yang rentan radikalisasi sedikit, tapi tak bisa diabaikan. Sejak kejadian 9/11, 139 Muslim Amerika telah ditangkap atas dugaan terorisme, sebagian telah divonis dan sebagian masih menanti putusan. Itu jumlah yang kecil dibanding hampir tujuh juta Muslim yang tinggal di Amerika, tapi jumlah itu tetap saja menyedihkan: satu teroris saja sudah terlalu banyak.

Sembari menaruh perhatian pada radikalisasi di kalangan pemuda Muslim, laporan penelitian itu juga memuji komunitas Muslim Amerika atas langkah-langkah yang telah diambilnya sejauh ini untuk mengekang radikalisasi, termasuk pengaduan terorisme. Tapi ada hal-hal lain lagi yang bisa dan perlu dilakukan.

Keterlibatan dalam proses politik�mulai dari memberikan suara dalam pemilu hingga menjadi calon yang bersaing untuk suatu jabatan publik�adalah satu langkah berguna untuk menghalangi radikalisasi di dalam negeri. Keterlibatan dalam politik, menurut laporan itu, dapat memberikan �sebuah contoh bagi Muslim di seluruh dunia bahwa perasaan terzalimi bisa diselesaikan lewat cara-cara damai yang demokratis.�

Saya juga percaya bahwa, ketimbang menampilkan isu-isu sebagai Muslim-sentris, masyarakat lebih terlayani dengan menjadikan perjuangan mereka isu-sentris. Misalnya, daripada sekedar mengadukan diskriminasi, Muslim perlu mendorong keragaman yang lebih luas di tempat kerja sehingga lembaga-lembaga politik dan perusahaan tempat mereka bekerja mencerminkan keragaman masyarakat yang ada. Ini akan memungkinkan sebuah koalisi lebih luas yang melintasi batas agama dan etnis, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam mengenyahkan sinisme yang seringkali menyebar dalam masyarakat.

Kedua, komunitas Muslim Amerika harus terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan dengan aparat penegak hukum. Upaya-upaya seperti menggelar pertemuan rutin dengan komunitas penegak hukum, perlu dilanjutkan dan diperkuat dengan memotivasi anak muda Muslim untuk bergabung. Komunitas Muslim Amerika punya keprihatinan mengenai penggunaan para informan dan agen provokator oleh aparat. Namun, keprihatinan ini tidak menutupi perlunya menjalin hubungan yang lebih baik.

Ketiga, laporan Duke-UNC tersebut menegaskan, �Orang-orang Amerika Muslim dengan pendidikan agama tradisional yang kuat, lebih cenderung untuk tidak menjadi radikal ketimbang mereka yang tidak mendapatkan pendidikan demikian.� Wacana agama yang ada di pusat-pusat keislaman di Amerika seringkali terlalu sulit dimengerti bagi kaum muda.

Sebaiknya, wacana yang diangkat adalah untuk memecahkan isu-isu kontemporer seputar hidup di Amerika, misalnya bagaimana mengembangkan kebebasan berekspresi di hadapan serangan retoris terhadap Islam. Ini akan memungkinkan anak-anak muda menyadari bahwa solusi atas Islamofobia bukanlah dalam bentuk pengawasan ketat kebebasan dengan mengeluarkan undang-undang anti penistaan agama, melainkan dengan memperjuangkan hak kita untuk menyampaikan pendapat sembari menjunjung tinggi hak orang lain untuk mempertahankan pendapat.

"Building Bridges to Strengthen America", yang diterbitkan oleh Muslim Public Affairs Council, sebuah badan pelayanan publik yang bekerja untuk hak-hak sipil orang Amerika Muslim, menyatakan bahwa awal dari radikalisasi adalah ketidakpuasan sosio-ekonomi-politik yang kemudian memunculkan krisis pribadi. Krisis identitas ini sering menggiring orang untuk mencari jawaban�dan menyebabkan sebagian orang menemukan kenyamanan dalam agama. Jika sang pencari secara sadar maupun tanpa sengaja bergaul dengan anggota-anggota gerakan ekstremis, maka peluang radikalisasi akan meningkat.

Perekrutan dimungkinkan karena para individu tidak tahu atau kurang akses mengenai pengetahuan agama yang benar. Demi menjaga kondisi tersebut, kadangkala si individu kemudian sengaja diasingkan masyarakat Muslim arus utama.

Tanda-tanda akan muncul sebelum seseorang melakukan tindakan kekerasan; radikalisasi tidak muncul dari ruang hampa. Orangtua dan anggota suatu masyarakat dapat mencegah ini terjadi, jika mereka tahu apa yang perlu diwaspadai.

Kajian yang dilakukan Clingendael Centre for Strategic Studies Belanda berpendapat bahwa integrasi sosial adalah penangkal perilaku bermasalah seperti ini. Mereka mendaftar indikator-indikator kecenderungan dalam proses integrasi untuk menangkal radikalisasi: sikap seseorang terhadap perasaan diterima atau disambut dalam suatu masyarakat; kepuasan mereka dalam menikmati hak-hak sebagai warga negara; persepsi mereka tentang keadilan dalam pekerjaan; ekspresi kesetiaan mereka pada negara; kebanggaan mereka sebagai warga negara; atau sikap mereka terhadap kebebasan dan hak asasi manusia.

Beberapa dari faktor-faktor ini, seperti melahirkan sikap positif terhadap nilai-nilai sosial seperti hak asasi manusia, berada dalam lingkup tanggung jawab lingkungan masyarakat dan keluarga. Faktor-faktor yang lain, seperti memastikan orang Muslim Amerika mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja, adalah tanggung jawab yang perlu dipikul bersama oleh masyarakat yang lebih luas.

Menanamkan kebanggaan dalam kewarganegaraan dan tanggung jawab pengabdian di kalangan pemuda Muslim adalah pesan yang perlu diperkuat�dari mimbar masjid hingga rumah tangga.

###

* Parvez Ahmed, Ph.D. (drparvezahmed.blogspot.com), adalah Sarjana Fulbright, profesor muda bidang keuangan di University of North Florida, dan komentator tentang Islam dan pengalaman Muslim Amerika. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 12 Februari 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Perempuan Saudi: lebih dari sekadar niqab

oleh Maha Akeel — Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 -0500

Jeddah, Arab Saudi � Barangkali salah satu negara yang paling disalahpahami dan mendapat stereotip di dunia adalah Arab Saudi, terutama bila menyangkut perempuan.

Beberapa persepsi negatif seputar perempuan Saudi memang bisa dibenarkan. Toh, kami adalah satu-satunya negara yang tidak memperkenankan perempuan mengemudi, meski pemerintah telah beberapa kali mengumumkan bahwa mereka tak berkeberatan memberi perempuan surat izin mengemudi. Perempuan Saudi juga tidak menikmati banyak hak yang sebenarnya diberikan Islam pada perempuan. Dalam sistem Saudi, para wali yang laki-laki mengendalikan keputusan seputar pendidikan, pekerjaan, perjalanan, pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, tindakan hukum dan perawatan kesehatan�intinya semua aspek hidup�seorang perempuan. Ini sebuah sistem yang menyebabkan separo penduduk negara ini menjadi sangat bergantung.

Namun, ada persepsi-persepsi Barat tentang perempuan Saudi yang perlu diluruskan.

Setiap kali jurnalis Barat mengunjungi Arab Saudi, mereka bertemu perempuan Saudi yang terpelajar, bekerja, sukses, atau pemimpin terkenal di komunitas mereka. Mereka menanyai mereka segala hal, dan mendapat jawaban yang jujur dan jelas. Namun, para jurnalis ini sering hanya melaporkan stereotip-stereotip yang lazim�hijab atau niqab, pemisahan laki-laki dan perempuan di sebagian besar lembaga publik dan privat, dan tentu saja, larangan mengemudi.

Segregasi menghalangi aktivitas keseharian dan kemajuan karir para perempuan; tapi itu lebih dikarenakan adat dan tradisi lokal, juga sebagian�tidak semua�penafsiran agama di negara ini. Jadi, tidak secara ketat atau selalu ditegakkan.

Hijab dan niqab merupakan isu agama dan sosial yang tidak hanya terjadi di Arab Saudi. Dalam Islam, para perempuan diharapkan untuk berbusana sederhana, dan setiap masyarakat Muslim punya pandangan berbeda dalam mengartikan aturan ini. Karena Arab Saudi adalah tempat di mana Islam dilahirkan dan di mana kota suci Mekah dan Madinah berada, orang cenderung menghormati busana sederhana dalam penampilan di publik.

Tapi aspek kehidupan perempuan Saudi ini sering kali disalahmengerti. Seorang teman saya yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan geram ketika ia bicara dengan seorang jurnalis Amerika selama dua jam tentang prestasi, kemajuan, hambatan dan tantangan para perempuan Saudi, hanya untuk disebut dalam liputannya tentang bagaimana ia menutupi rambutnya ketika jurnalis itu mengambil fotonya.

Ketika foto perempuan Saudi dimuat di media Barat, biasanya digambarkan dengan mereka yang mengenakan niqab hitam, meskipun ada banyak yang tidak menutup muka atau rambut mereka, dan tidak berkeberatan difoto tanpa tertutup wajah. Kekukuhan untuk meneguhkan citra tertentu dari para perempuan Saudi inilah yang menciptakan ketidakpercayaan dan sinisme terhadap media Barat.

Seperti dikatakan seorang teman pada seorang jurnalis Eropa, tidak penting apa yang ada di atas kepala saya, tapi yang penting adalah apa yang ada di dalam kepala saya.

Banyak perempuan Saudi yang memilih mengenakan hijab atau niqab justru terpelajar, cerdas, sukses, dan berkarir. Jilbab atau cadar tidak menghalangi kami untuk mencapai cita-cita dan tujuan kami.

Pilihan untuk menutupi rambut saya atau tidak seharusnya tidak menjadi ukuran untuk menilai saya. Itu tidak menandakan saya �konservatif� atau �liberal�. Itu semestinya tidak mengindikasikan apakah saya tertindas atau terbebas karena ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan saya mengenakan hijab atau niqab.

Bisa dimengerti jika larangan mengemudi dianggap lambang kekurangbebasan perempuan Saudi. Tapi, mengenai hak asasi, kami punya isu-isu serius lainnya yang lebih penting untuk dibahas. Sampai kami diakui sebagai orang dewasa yang merdeka yang punya kedudukan setara dalam masyarakat seperti laki-laki, kami akan terus dipinggirkan dan didiskriminasi dalam banyak cara.

Di samping citra-citra yang dilanggengkan media Barat, perempuan Saudi telah jauh dan semakin dikenal akan prestasi-prestasi kami lepas dari kendala-kendala yang kami hadapi. Kami adalah para manajer perusahaan-perusahaan miliaran dollar, para ilmuwan yang mendunia, dekan-dekan di universitas, para CEO bank, para wakil menteri, juga direktur Dana Penduduk PBB.

Media Barat tak seharusnya meremehkan isu-isu kami dengan hanya fokus pada cara kami berbusana dan hak mengemudi. Kami bekerja keras setiap hari. Seperti perempuan lain di seluruh dunia, mencapai kemerdekaan adalah perjuangan yang terus menerus bagi kami, dan hal yang patut diakui di media dan di tempat lainnya.

###

* Maha Akeel ialah seorang jurnalis Saudi. Artikel ini ditulis untuk Kantor Berita Common Ground (CGNews).

Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 12 Februari 2010, www.commongroundnews.org
Telah memperoleh izin publikasi.

Membangun kepercayaan dengan kepercayaan

oleh Wendy J. Chamberlin — Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 -0500

Washington, DC � Undang-Undang Kerry-Lugar�diambil dari nama dua senator, John Kerry dan Richard Lugar�menyediakan program bantuan ekonomi sangat besar dalam jangka waktu beberapa tahun kepada rakyat Pakistan. Sebuah pendekatan yang benar untuk memperbaiki hubungan AS-Pakistan. Mayoritas rakyat Pakistan tidak percaya pada Amerika Serikat karena mereka menyangka Amerika Serikat lebih menyukai para diktator militer ketimbang para demokrat sipil, dan selalu membatalkan program bantuan ekonomi yang dijanjikan begitu tujuan keamanan sudah tercapai.

Undang-undang ini merupakan jawaban langsung bagi kendala utama untuk memperbaiki hubungan AS-Pakistan�lemahnya kepercayaan�dengan menawarkan bantuan jangka panjang yang ditujukan untuk warga sipil. Mungkin karena logika UU Kerry-Lugar sangat bisa diterima, Washington jadi terhenyak ketika tiba-tiba UU ini ternyata dihujani kritik dari beberapa wilayah Pakistan.

Tentara Pakistan merasa dilecehkan karena fokus UU ini pada pemerintahan sipil yang mereka anggap sebagai rival dalam perebutan kekuasaan nasional. Para elit pemerintah mencemooh karena pendistribusian bantuan diserahkan pada organisasi-organisasi non-profit. Dan rakyat putus asa untuk mendapatkan manfaat dari dana bantuan karena para aparat pemerintah yang korup dan para pengurus organisasi non-pemerintah yang mengejar untung memotong jatah bantuan mereka.

Dana bantuan akan segera disebarluaskan. Tapi bila kita tidak menata ulang pengorganisasiannya, maka program yang besar ini justru akan kontraproduktif terhadap upaya membangun kepercayaan dan membantu rakyat Pakistan.

Untuk mendayagunakan program bantuan Amerika itu, ada tiga kelemahan utama yang harus diatasi.

Pertama, rakyat Pakistan telah berharap berlebihan pada program bantuan baru ini. Bantuan itu tampak seperti uang yang luar biasa banyak bagi seorang petani Pakistan yang pendapatannya sedollar sehari, tapi 1,5 miliar dollar AS per tahun tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan Pakistan. Sayangnya, banyak orang Pakistan berharap program bantuan Amerika bisa mengatasi semua kekurangan sektor sosial. Kekecewaan publik tampaknya tak akan terhindarkan.

Kedua, pendekatan AS pada Pakistan, dan juga negara lain, belum banyak berubah sejak masa Perang Dingin yang memakai strategi program bantuan transaksional, yaitu ketika AS berupaya untuk mengendalikan Uni Soviet melalui dana bantuan. AS terjebak pada gagasan keliru bahwa dengan membangun sekolah-sekolah, akan ada sentimen pro-Amerika. Tanpa pemahaman yang lebih dalam mengenai keadaan sosial dan budaya, proyek-proyek bantuan tak akan melahirkan perubahan pada sikap orang-orang.

Terakhir, metodologi �buatan Amerika� dalam merancang, menerapkan dan mengawasi proyek-proyek bantuan AS membuat banyak orang di Pakistan punya kesan bahwa ini terlalu AS-sentris, atau bahkan dianggap sebagai pemaksaan kehendak atau bias elit.

Mungkin pendekatan baru yang tengah dijalankan oleh Departeman Pendidikan-nya Presiden Barack Obama melalui program pendanaan Race to the Top, memberi sebuah contoh bagus untuk penyebaran dana Kerry-Lugar. Menteri Pendidikan AS, Arne Duncan menjanjikan dana stimulus sebesar 4,3 miliar dollar AS kepada negara bagian, distrik sekolah, atau komunitas lokal mana saja untuk berkompetisi menciptakan ide-ide inovatif untuk mencapai tujuan-tujuan program tersebut, terutama peningkatan prestasi siswa. Program bantuan besar AS memberi peluang untuk �menantang� orang Pakistan merancang program-program yang mencapai nilai-nilai yang dijunjung tinggi baik oleh Amerika Serikat maupun Pakistan.

Tidak ada program bantuan asing yang bisa menggantikan sebuah konsensus pembaruan nasional, tapi setidaknya bisa membantu menjadi landasan awal. Rakyat AS maupun rakyat Pakistan sama-sama menghargai kedaulatan hukum, keamanan masyarakat, mutu pendidikan yang layak, dan sistem pasar bebas yang menyediakan kesempatan kerja. Kita tak seharusnya mendikte Pakistan bagaimana mencapai tujuan-tujuannya, melainkan mendorong mereka yang berkomitmen pada tujuan-tujuan tersebut melalui berbagai insentif, bukan dengan prasyarat.

Langkah pertama untuk mengorganisir kembali program bantuan adalah melakukan kampanye komunikasi nasional untuk melibatkan publik Pakistan dalam diskusi mengenai tujuan-tujuan program Kerry-Lugar, batasan-batasannya, dan kebutuhannya akan konsensus masyarakat dan investasi publik untuk menjamin keberhasilannya.

Langkah kedua adalah membuka proses untuk mencari mitra pelaksana baru dengan menjaring banyak proposal. Kita ingin membuka proses ke kelompok mana saja yang punya ide bagus dan mampu mewujudkan hasil�tidak melulu dengan kementerian federal dan LSM-LSM besar. Sebuah dewan pakar Pakistan dan Amerika akan melakukan penilaian dan proyek-proyek diseleksi berdasarkan potensi keberhasilannya dalam meraih tujuan yang diinginkan.

Yang lebih penting, melibatkan rakyat Pakistan dalam program bantuan akan menghasilkan apa yang merupakan niatan awal UU Kerry-Lugar. Pemimpin-pemimpin baru akan muncul melalui proses yang mencakup mereka yang berada di luar lingkaran para elit pribumi terdidik. Dengan memungkinkan rakyat Pakistan, yang lebih tahu situasi dan budaya mereka ketimbang orang Amerika, untuk berperan serta dalam proses itu, kita akan dapat mendorong solusi-solusi yang inovatif dan tepat secara kultural. Proses yang lebih terbuka akan menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Pada akhirnya, menciptakan peluang yang lebih baik untuk mewujudkan niatan awal UU Kerry-Lugar untuk menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dengan melibatkan masyarakat dalam suatu proses yang sangat penting bagi kesejahteraan mereka.

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa membangun kepercayaan harus diawali dengan mempercayai publik Pakistan untuk merancang dan menerapkan program yang mereka inginkan.

###

* Wendy Chamberlin ialah Presiden Middle East Institute dan Dubes AS untuk Pakistan dari 2001 hingga 2002. Pernyataan dan pendapat dalam artikel ini bersifat pribadi dan tidak mencerminkan pandangan maupun posisi Middle East Institute menyangkut kebijakan Timur Tengah. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) dengan seizin Middle East Institute.

Sumber: McClatchy Tribune Services, 3 Februari 2010, www.mcclatchy.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Menggugat paradigma �Barat versus Islam� di media

oleh Gabriel Faimau — Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 -0500

Bristol, England � Pada konferensi internasional bertajuk �Islam and the Media� yang diselenggarakan oleh Pusat Media, Agama dan Budaya, University of Colorado-Boulder pada Januari lalu, banyak peserta, termasuk saya sendiri, membahas stigma negatif yang dilekatkan media pada Islam dan Muslim, terutama setelah 9/11 dan sejumlah teror atas nama Islam yang dilakukan oleh kelompok militan dan ekstremis yang sebetulnya bukan bagian dari arus utama dalam masyarakat Muslim.

Dalam bukunya Covering Islam yang terbit pada 1981, pengarang dan kritikus sastra Edward W. Said menarik perhatian publik tentang bagaimana para ahli dan media menentukan cara kita memandang Islam. Inti dari analisis Said itu adalah bahwa liputan media tentang Islam mengaitkan Muslim dengan militansi, bahaya dan sentimen anti-Barat.

Pada 1997, Runnymede Trust, lembaga kajian di Inggris yang mengembangkan ide mengenai Inggris yang multietnis, menyuarakan pandangan yang sama dalam �Islamophobia: A Challenge for Us All� (Islamofobia: Tantangan untuk Kita Semua).

Kecenderungan serupa juga terjadi dalam membaca peristiwa 9/11 pada 2001. Dalam menganalisis peristiwa itu, sejumlah ahli, analis, jurnalis, dan politisi percaya bahwa apa yang mereka saksikan dalam serangan 9/11 dan kejadian setelahnya adalah sebuah �benturan peradaban�, yakni pertarungan antara peradaban Barat dan Islam seperti yang diperkirakan sebelumnya oleh Samuel P. Huntington.

Dalam tiga dekade terakhir ini, menurut analisis Said, kajian akademis mengenai Islam dan Muslim di media sangat tergantung pada kerangka pikir semacam teori �benturan peradaban�-nya Huntington, islamofobia atau rasisme kultural untuk menganalisa masalah representasi Islam dan Muslim dalam media. Kerangka-kerangka ini juga tetap memiliki pengaruh yang besar dalam kajian akademis kontemporer. Malah, sejumlah makalah bagus dalam konferensi �Islam and the Media� juga berdasarkan kerangka-kerangka ini.

Tentu saja, penggunaan kerangka ini membentuk hasil analisis tertentu. Masalahnya adalah pendekatan semacam ini menggunakan cara berpikir dua kutub yang meletakkan dunia Barat di satu sisi dan Islam di sisi lain.

Mengapa media begitu terobsesi dengan pendekatan dua kutub seperti ini? Padahal, menurut saya, gaya berpikir seperti ini setidaknya menimbulkan dua masalah.

Pertama, ia tidak memberikan ruang untuk memahami sisi produktif dari interaksi orang-orang yang berbeda latar belakang agama dan budaya. Karena karakternya yang semakin kompleks, masyarakat tidak bisa digambarkan secara hitam putih. Lagipula masyarakat tidak statis, melainkan selalu dinamis.

Kedua, pendekatan dua kutub, termasuk ide tentang �Barat versus Islam� atau �yang beradab versus yang tidak beradab�, dikembangkan di atas premis bahwa diskursus media memiliki kekuatan untuk mengontrol representasi sosial yang tidak adil mengenai budaya dan agama lain. Premis ini mengandaikan bahwa kita sebenarnya terjebak, atau bahkan terkekang, dalam konteks benturan yang sudah pasti. Akibatnya, model pendekatan dua kutub ini tidak memadai untuk menjawab tantangan beragam yang dihadapi oleh masyarakat yang multikultural.

Tapi tak perlu terlalu risau. Memasuki dasawarsa baru ini, ada eksplorasi representasi keagamaan dan kultural yang berdasarkan dialog, yang menawarkan harapan yang lebih baik bagi terjadinya pertukaran antara orang yang berbeda budaya dan agama ketimbang apa yang dilukiskan dalam media kebanyakan sekarang ini.

Orang yang berbeda budaya dan agama memang asing satu sama lain. Tapi karena kemungkinan untuk mengenali dan menghormati yang lain itu ada, langkah berani harus diambil hingga kita saling mendekatkan diri dan menjadikan yang asing dan tak biasa sebagai sesuatu yang bisa kita internalisasi.

Dengan cara ini, seperti kata Zali Gurevitch, Professor Antropologi pada Hebrew University, Yerussalem, keunikan seseorang diakui dan perbedaan dapat diterima tanpa permusuhan. Jika kajian mengenai representasi budaya dan agama dalam media memberikan ruang lebih luas untuk analisis yang berdasarkan pendekatan dialog-sentris, dalam masyarakat yang multikultural ini, kita akan bisa melangkah maju dengan lebih percaya diri dan penuh pengharapan.

###

* Gabriel Faimau adalah kandidat doktor Jurusan Sosiologi di University of Bristol, Inggris yang memfokuskan kajiannya pada representasi Islam dan Muslim dalam media Kristen di Inggris. Ikhtisar ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground seizin penulis. Tulisan lengkapnya bisa dibaca di www.thejakartapost.com.

Sumber: Jakarta Post, 1 Februari 2010, www.thejakartapost.com
Telah memperoleh izin publikasi.

Nyanyian pengembara dari Maroko sampai Perancis

oleh Stefan Franzen — Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 -0500

Paris � Hindi Zahra adalah wajah baru generasi muda penyanyi dan pengarang lagu kosmopolitan dari Afrika Utara. Albumnya yang bertajuk Handmade akan dirilis akhir Februari ini.

Lahir di Khourigba di Maroko Utara, Zahra menggambarkan dirinya sebagai pengelana sejati: �Sejak kecil, saya sudah mengembara dengan orangtua saya dan mendengarkan berbagai spektrum musik Maroko setiap harinya�dari lagu-lagu perempuan suku Berber dan senandung zikir Gnawa (aliran tarekat di Maroko) hingga rock. Musik orang Tuareg, musik Mesir dan Bollywood juga sangat saya sukai.�

Selain pengaruh semua musik ini, ada juga pengaruh suara ibu yang memberi Zahra dasar-dasar melodi. Di kalangan orang Berber, menyanyi merupakan keahlian perempuan dan setiap keluarga mempunyai paling tidak satu anggota keluarga perempuan yang bisa bernyanyi.

Zahra memang terlihat terharu ketika dia menjelaskan bagaimana latar belakangnya memberinya kepercayaan diri yang kuat sebagai seorang perempuan. Tak mengherankan bila hampir semua idolanya adalah para penyanyi perempuan: penyanyi Amerika Ella Fitzgerald, diva Mesir Umi Kalzum, dan penyanyi Peru Yma Sumac yang punya suara eksotis dan mengagumkan serta kekuatan vokal hingga 5 oktaf. "Mereka semua adalah diva [yang menyuarakan] kepiluan,� tutur Zahra.

Ia merambah jalan ke Paris sebagai penyanyi muda dan membebaskan dirinya dari keterikatan pada kampung halaman demi untuk menemukan budaya baru. �Semua imigran, terutama anak-anak muda, merasakan kesulitan untuk menetap di negara baru. Orang dewasa mungkin bisa menyesuaikan diri dengan mengubah mental. Tapi bagi anak muda, perubahan itu sulit sekali. Saya merasakan bagaimana sulitnya menetap di kota besar karena saya hampir telah terbiasa untuk selalu mengembara,� kenangnya.

Tumbuh sebagai orang Berber di negara yang budaya Arabnya cukup kuat dan lebih banyak menggunakan Bahasa Arab daripada bahasa Berber, Zahra selalu merasa bahwa ia hidup di daerah �antah-berantah�. Tetapi justru perasaan ini yang membantunya beradaptasi dengan tempat-tempat baru�bahkan hingga Paris.

Ia mulai hidup di kawasan - Seine sebagai penyanyi latar musik soul. �Tetapi kemudian saya jadi frustrasi karena bekerja hanya dengan musisi Barat,� tuturnya. �Tapi pada saat yang sama, saya menjadi sadar akan potensi yang saya miliki. Saya ingin membawa budaya musik kampung halaman saya ke level yang lebih tinggi, memperkenalkannya dalam instrumen musik yang modern, terutama piano dan gitar elektrik, untuk menciptakan percampuran yang harmonis antara berbagai instrumen musik.�

Perjalanan perempuan ini bisa disimak dalam Handmade, sebuah album yang berisi musik akustis blues ala Berber, lagu-lagu bernada trance dengan tambahan aroma Jazz tahun 1930 dan 1940-an yang disampaikan dalam bahasa Berber dan Inggris.

Majalah Inggris Wire menggambarkan "Beautiful Tango", salah satu nomor andalan dalam album ini, sebagai perpaduan antara gitaris jazz Gipsi Django Reinhardt dengan penyanyi jazz Amerika Billie Holiday. �Saya tidak keberatan,� timpal Zahra sambil tertawa. �Iramanya berdasarkan musik tepukan tangan ala Berber. Tetapi memang musik blues orang Berber tidak jauh beda dengan musik orang gipsi Manouche yang ada di Perancis. Kedekatan ini tak mengherankan karena keduanya sama-sama masyarakat nomad. Soal musik jazz lama, saya memang tertarik dan terpengaruh oleh jenis musik ini sejak awal. Bagi saya, musisi jazz adalah pengembara yang merambah dataran tak bertuan. Saya juga sedang melakukan pengembaraan seperti itu, dengan suara saya sebagai medium.�

Sebelas lagu yang ada dalam albumnya sangat spontan dan santai, dan sangat beragam secara karakter; dari yang informal, intimate miniatures, hingga himne pada malam. Zahra juga tampaknya penikmat musik psychedelic: lagu "Set Me Free" misalnya, dimaksudkan untuk menggambarkan suasana malam di gurun pasir ketika seseorang menerawang bintang dalam sepi dan berkontemplasi tentang alam dan makna hidup. Gitar elektrik, tutur Zahra, bisa membawa orang melambung ke angkasa.

Lagu-lagu lainnya lebih memiliki tema-tema khusus. �Oursoul� (kata dalam Bahasa Berber yang mirip Bahasa Inggris), misalnya, adalah lagu yang secara sensitif menjelajahi tema pernikahan paksa�sebuah tradisi adat, bukan tradisi Islam, yang masih dipraktikkan di Afrika Utara.

Handmade direkam di studio miliknya sendiri untuk mendapatkan cita rasa racikan tangan otentik pada suara. Musisi juga bekerja dengan tangan mereka, jadi musik sebetulnya adalah kerajinan tangan, ujar Zahra menjelaskan tentang judul albumnya.

�Saya mengkhayalkan aransemen dan vokalnya,� ujar Zahra serius. �Melodinya cenderung muncul sendiri tanpa saya harus berusaha keras. Saya bekerja menurut insting, jadi tidak ada rancangan tertulis.� Untuk merekam karyanya, Zahra juga terus berpindah. Kadang di Maroko, Paris, Brussels atau London. Dia memang seorang pengembara sejati.

###

* Stefan Franzen adalah penulis lepas. Artikel ini disebarluaskan oleh Kantor Berita Common Ground (CGNews) seizin Qantara.de.

Sumber: Qantara.de, 2 Februari 2010, www.qantara.de
Telah memperoleh izin publikasi.