oleh Amal Mohammed Al-Malki Dalam artikel pertama edisi khusus Perempuan Muslim dan hak-hak religius mereka, Amal Mohammed Al-Malki, dosen di Carnegie Mellon University di Qatar, membedakan ajaran Islam dan praktiknya untuk menjelaskan mengapa perempuan Muslim tampak dimuliakan sekaligus diperlakukan dengan buruk.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 03 April 2009)
oleh Aftab Ahmad Khan Dalam artikel kedua edisi khusus Wanita Muslim dan hak-hak relijiusnya ini, Aftab Ahmad Khan, seorang pensiunan profesor dan penulis Sex and Sexuality in Islam (Seks dan Seksualitas dan Islam), menggali persepsi bahwa Islam adalah rintangan bagi pemenuhan hak-hak perempuan.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 10 April 2009)
oleh Omayma Abdel-Latif Dalam artikel ketiga seri Wanita Muslim dan Hak-Hak Religius Mereka, Omayma Abdel-Latif, staf bagian riset dan program di Carnegie Middle East Center di Beirut, mengisahkan perjuangan perempuan dalam gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir yang sedikit sekali diberitakan.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 17 April 2009)
oleh Samia Allalou Dalam artikel keempat seri Perempuan Muslim dan hak-hak relijius mereka ini, jurnalis Aljazair yang tinggal di Paris, Samia Allalou menceritakan bagaimana perempuan Aljazair memperjuangkan kesetaraan jender di negara tersebut.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 24 April 2009)
oleh Sertaç Sehlikoğlu Karakaş Dalam artikel kelima seri Wanita Muslim dan hak-hak relijius mereka ini, Sertaç Sehlikoğlu Karakaş, anggota organisasi non-profit WLUML (Women Living Under Muslim Laws) memaparkan bagaimana identitas Turki yang hybrid, sebagai negara sekular tetapi juga Muslim, telah mempengaruhi komitmennya untuk memberdayakan perempuan.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 01 Mei 2009)
oleh Siti Musdah Mulia Dalam artikel terakhir seri Perempuan Muslim dan hak-hak relijius mereka ini, Siti Musdah Mulia, Profesor kajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengungkapkan upaya beberapa organisasi di Indonesia untuk meningkatkan rendahnya kemampuan perempuan Indonesia dalam membentuk kebijakan publik yang mempengaruhi hidup mereka.
(Sumber: Kantor Berita Common Ground (CGNews), 14 Mei 2009)
